Anggota Komisi B DPRD Mimika M Nurman S Karupukaro / Foto : husyen Abdillah opa
Timika, (timikabisnis.com) – Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Mimika meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua untuk meninjau kembali adanya kebijakan di propinsi atau Kabupaten lain di luar Papua bagi calon penumpang pesawat udara yang diwajibkan untuk melakukan test PCR yang biayanya sangat mahal.
Nurman Karupukaro mengakui pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten sebelum memberlakukan penerapan wajib test PCR harus menyelaraskan kebijakannya yang berbeda dengan pemerintah pusat terkait persyaratan calon penumpang pesawat untuk melakukan tes Covid-19 sebelum berangkat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Mimika, M Nurman S Karupukaro, Kamis (11/6) menilai kebijakan tersebut terlalu membebani warga yang ingin kembali ke Mimika maupun yang akan pergi ke luar daerah ini.
Pemerintah Kabupaten Mimika perlu mengkaji ulang kebijakan yang mengharuskan calon penumpang pesawat menuju Timika mengantongi hasil Tes Swab, sementara pemerintah pusat melalui juru bicara tim gugus hanya mengharuskan pelaku perjalanan mengantongi hasil negatif atau non-reaktif Rapid Test.
Kedepan menurutnya penerapan prokoler kesehatan yang ketat oleh penumpang dinilainya cukup sebagai persyaratan keberangkatan dan ditambah kapasitas tempat duduk dalam pesawat yang ditempati hanya 50 persen.
“Protokoler kesehatan yang ketat untuk calon penumpang yang akan menggunakan maskapai penerbangan saja saya rasa sudah cukup, karena kalau aturanya terlalu panjang, dan biaya tinggi, akan membebani masyarakat,” ujar Nurman.
Ia menyarankan pemerintah khususnya melalui Dinas Perhubungan untuk mempercayakan pihak maskapai mengatur persyaratan calon penumpang sehingga kepentingan warga menjadi lebih mudah.
Sebab. seharusnya pembiayaan baik Rapid Test maupun Tes Swab digratiskan bagi warga karena penanggulangan Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang anggaran, sedangkan masyarakat pada umumnya sementara terhimpit secara ekonomi sehingga tidak perlu ditambah bebannya dengan membiayai tes COVID secara mandiri.
Nurman berharap solusi yang terbaik bisa ditemukan pemerintah dan pihak maskapai agar tidak menyusahkan warga yang memang berkepentingan baik untuk urusan pekerjaan maupun yang perlu kembali ke keluarga di Timika, asalkan bukan untuk kepentingan plesir atau sekedar jalan-jalan liburan di masa pandemi ini. (opa)
