“ Kalau barang beli di Surabaya atau Jakarta dengan harga Rp5.000 setidaknya sampai di Distrik Mimika Barat Jauh atau di Jila dan Alama dengan harga Rp700 sampai Rp1.000. Begitu pula dengan beberapa kabupaten tetangga lainnya bisa jual dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga di Surabaya atau Jakarta” | Viktor Kabey
Timika (timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika perlu mengajak pemerintah kabupaten (Pemkab) disekitar wilayah pegunungan dan pesisir selatan untuk duduk bersama untuk membicarakan kepentingan bersama kedepan untuk pembangunan ekonomi, infrastrutur dan pelayanan masyarakat.
Saat ini ada program dari pusat yang digelontorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Tol Laut dan jembatan udara mestinya disambut segera oleh para bupati yang ada di kawasan selatan dan pegunungan ini. Program ini untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Untuk itu semua Pemkab melalui para bupati dan dewan dapat membentuk kawasan atau zona khusus ekonomi untuk menyukseskan program ini.
Menurut Anggota Komisi B DPRD Mimika, Viktor Kabey kepada wartawan mengatakan, dengan program tol laut dan jembatan udara memberi ruang penting buat daerah dalam mengejar ketertinggalan pembangunan. Para bupati dan pimpinan dewan menyambut program ini dengan mengikutsertakan dana pendamping sehingga semua kebutuhan pokok masyarakat sampai ke kampung-kampung dengan subsidi pemerintah.
“ Kalau barang beli di Surabaya atau Jakarta dengan harga Rp5.000 setidaknya sampai di Distrik Mimika Barat Jauh atau di Jila dan Alama dengan harga Rp700 sampai Rp1.000. Begitu pula dengan beberapa kabupaten tetangga lainnya bisa jual dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga di Surabaya atau Jakarta,” kata Viktor.
Dengan duduk bersama kata Viktor, para bupati dan ketua DPRD dapat membahas program apa saja untuk kepentingan daerha dan masyarakat. Misalnya, soal ekonomi tidak terbatas pada program tol laut dan jembatan udara tapi juga isu-ius pembangunan lainnya agar bisa dibangun bersama-sama.
Pemerintah pusat telah memberikan banyak peluang program kepada daerah tinggal saja sekarang daerah menyambut program tersebut dengan tidak kerja sendiri-sendiri tapi bekerja bersama, membangun bersama sehingga terciptalah kawasan pembangunan yang saling mengisi satu sama lain. Hilangkan ego sektoral dan ego kedaerahan, tapi satu format kerjasama sehingga kedepan tidak ada lagi satu daerah yang cukup maju dan daerah lain sangat tertinggal. Tapi, semua daerah di kawasan ini perlu bergotong royong bersama membangun kawasan ini tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Seperti pembangunan jalan penghubung antar kabupaten, bisa dibicarakan dalam forum ini. Misalkan pmbangunan jalan dari Timika sampai Ilaga, yang menjadi tanggungjawa Timika dia harus bangun sampai di batas kabupaten, kemudian dilanjutkan oleh emkab Puncak. Jalan dari Timika ke Asmat, kewajiban Pemkab Mimika bangun sampai di perbatasan kedua kabupaten kemudian dilanjutkan oleh Pemkab Asmat. Begitu pula kearah barat, Pemkab Mimika bangun sampai di perbatasan kabupaten di Distrik Mimika Barat Jauh, kemudian dilanjutkan Pemkab Kaimana.
Viktor menjelaskan, pekerjaan pemerinah dengan gaya lama tidak perlu dipakai lagi, sekarang masing-masing pemkab harus menyambut baik program yang masuk untuk kepentingan rakyat dan daerah harus di kerjakan bersama dengan semua pemkab yang ada di kawasan ini.
Dengan membentuk sebuah zona pembangunan oleh semua pemkab di kawasan ini, kedepan masing-masing kabupaten akan melihat peluang baru apa saja yang bisa mereka garap kemudian hasilnya dipasarkan di kabupaten yang membutuhkan. Misalnya sayur, buah dan bumbu, bila digarap oleh Pemkab Puncak, Pemkab Nduga, dengan pasar efektifnya di Timika, dimana Timika memiliki perusahaan besar PT Freeport Indomesia (PTFI) bisa menerima (membeli) sayur dan buah dari Puncak. Begitu pula dengan kabupaten lainnya, dapat berlomba-lomba menghasilkan komoditi apa saja kemudian bisa dijual ke kabupaten yang membutuhkan atau bisa dijual ke daerah lain.
Untuk daerah pesisir sebagai penghasil ikan, kepiting, udang, dan cumi bisa menjajaki pasar di beberapa kabupaten yang ada di pegunungan dan bisa terjadi jika para bupati dan Ketua DPRD nya bisa duduk sama-sama dalam satu forum kepala daerah di kawasan pengungan tengah dan pesisir selatan ini.
Viktor mengambil contoh, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, dan Membramo Tengah telah membentuk forum bersama (zona ekonomi) para kepala daerah untuk membahas program dan kepentingan bersama. Saat program tol laut masuk mereka sambut gembira bahwa masing-masing menetapkan dana pendamping yang manfaatnya untuk subsidi hingga ke distrik-distrik yang terjauh sehingga harga setiap barang tidak jauh berbeda dengan harga di Pulau Jawa dan Kota Jayapura.
Timika sebagai home base program pol laut dan jembatan udara memilik sisi keuntungan, dimana semua barang-barang kebutuhan dengan tujuan ke Kabupaten Puncak, Yahukimo, Asmat, Nduga dan beberapa kabupaten lainnya masuk ke gudang Kementerian Perdagangan RI. Kemudian barang kebutuhan ini baru diangkut dengan angkutan laut atau sungai dan angkutan udara.
Keuntungan ini mestnya disambut baik oleh Pemkab Mimika untuk dapat mengundang para bupati dan Ketua DPRD untuk kembahas bersama program ini dan kedepan kedepan perlu dibentik satu kawasan khusus baik itu untuk kepentingan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan infrastruktur dan kepentingan-kepentingan lainnya.
“ Sekarang kita tinggal menunggu respon pemerintah untuk nemymabut baik program ini dan program-program lainnya. Dengan berada pada satu kawasan, satu zona maka apapun yang mau dikerjakan akan lebih mudah karena bisa kerja sama-sama. Jangan lagi ada ego daerah, ada primoridal kedaerahan tapi mari semua kabupaten memikirkan kepentingan bersama hari ini dan dimasa depan,” terang Viktor. (marus waka)
