Pemerintah Distrik Wania Perketat Pelepasan Tanah Adat

Timika (timikabisnis) – Pemerintahan Distrik Wania pada masa kepemimpinan Kadistrik Richard Wakum mulai memperketat pengajuan pelepasan tanah oleh warga saat ini. Sebab banyak dokumen tanah yang sudah disetujui mulai dipersoalkan oleh dua suku pemilik hak ulayat dari Suku Kapawa, dan Suku Mimikawe.

Ada banyak dokumen saya suruh staf kumpul dan disimpan dalam satu kamar, karena tidak mudah untuk tandatangan. Ada warga yang datang dengan 5-7 hektar dan saya minta staf seleksi betul isi pelepasannya. Kalau ada surat dan dokumen pelepasan secara adat dari dua suku Kapawa atau Mimikawe baru saya tandatangan. Kalau dokumen itu tidak ada semasa saya Kadistrik tidak akan tandatangan. “ Soal tanah biar sudah pensiun dan minta pertanggungjawaban. Kalaumereka gugat ke pengadilan, biar sudah tua tetap dihadirakan di pengsdilan untuk kasih kesaksian soal kebenaran dokumen pelepasan. Jadi yang mau ajukan pelepasan harus hati-hati dan disertai dengan dokumen dari dua suku asli ini,”kata Richard.

Bila warga yang datang tanya ke kantor, dirinya sudah berpesan ke staf silahkan telpon langsung ke kepala distrik. Warga datang bertanya dan petugas siap jelasakan soal kelengkapan dokumen. Jika dokumennya dan semua persyaratan lengkap, petugas tidak akan persulit, dan tugas dari kadistrik untuk bubuhi tandatangan. Dokumen yang tidak lengkap ada satu tumpuk tinggi, staf ada simpan di satu ruangan sendiri. Supaya kadistrik dan staf semua tidak dijebak, siapa saja yang datang urus dokumen tanah harus ada lampirannya yakni dokumen dari Suku Kapawe dan Mimikawa.

Kebanyakan soal status tanah banyak pelepasan diatas pelepasan. Kebijakan untuk memperketat urusan dokumen tanah di distrik dengan harapan menghindari hal-hal yang tidak terjadi di waktu –waktu mendatang. Kadang ada warga yang datang dengan marah-marah setelah ditanya soal kelengkapan berkas tidak bicara apa-apa. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di waktu-waktu mendatang sebaiknya dicegah dan diantisipasi mulai dari sekarang.

Selain itu, jelas Richard pihaknya sudah memanggil kedua suku pemilik hak ulayat untuk membicarakan batas-batas wilayah masing-masing. Soal itu distrik massih tunggu dan mereka belum kembali mebawa hasil kesepakatan mereka dua suku pemilik lahan ini. Selain itu juga ihak distrik menginginkan agar mereka tidak jual tanah semuanya lalu anak cucu mereka besok lusa mau tinggal dimana.

Tugas aparat disttrik dapat mengedukasi masyarakat pemilik lahan ini agar lahan adat warisan leluhur mereka tidak jual habis tapi tertinggal untuk anak cucu mereka kedepan. Sehigga pelepasan dokumen bagi mereka yang hana yang diatas dua dan tiga hektar harus disertai pelepasan dari dua suku ini. (tim)

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *