Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kabupaten Mimika, Yohanes Felix Helyanan, SE (Kanan) dan didamping Sekretaris DPC PDI-P Mimika, Alfian Akbar Balyanan,SE (Kiri) saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Grand Tembaga Hotel, Minggu (19/7) / Foto : Istimewa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mimika sangat menyesalkan dan bahkan mengecam langkah Bupati Mimika, Eltinus Omalen,SE,MH yang tidak melibatkan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM (Jhon Rettob) dalam proses rolling pejabat lingkup Pemkab Mimika yang dilakukan tanggal 18 Juli lalu di Pendopo Rumah Negara, SP 3, Distrik Kuala Kencana, kabupaten Mimika, Papua.
“Kami sebagai partai pengusung sangat kecewa dan mengecam kebijakan Bupati yang tidak melibatkan Wabup Jhon Rettob dalam menentukan pergantian pejabat yang dilakukan beberapa hari lalu. Dengan hal ini dan sebagai Ketua DPC PDIP, saya juga harus bersuara, karena keluhan Wabup Rettob telah diketahui sampai ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Saya juga ikut dipertanyakan dari pusat terkait sejauh mana keluhan Wabup itu, sebab PDIP ikut memperjuangkan kemenangan ini dan Wabup Rettob juga kerja keras,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yohanes Felix Helyanan,SE (Jhon Thie) saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Grand Tembaga Hotel, Minggu (19/7).
Yohanes Feliks Helyanan yang biasa dipanggil Jhon Thie mengatakan, Wabup Jhon Rettob mengaku tidak mengetahui adanya rolling pejabat di lingkup Pemkab. Hal ini tentunya tidaklah semestinya terjadi, mengingat sebagai partai pengusung, PDIP juga berjuang bersama bahkan proses sengketa yang begitu panjang. Karena mereka didukung oleh kerja tim dan tim sukses, sehingga Wabup Rettob dan Bupati menjadi satu paket guna memimpin pembangunan di Mimika.
“Bupati seharusnya menghargai dan wajib memberikan penghargaan khusus atas perjuangan bersama tersebut, penghargaan yang dimaksud adalah bagaiman caranya agar Wabup Rettob juga harus dilibatkan dalam mengambil dan memutuskan kebijakan politik ataupun kebijakan lainnya dalam tatanan pemerintahan. Paling tidak sebagai wakil Bupati harusnya diminta pendapat saran dan usulan sebelum melakukan menentukan pejabat yang akan menduduki jabatan di sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemkab Mimika,”tegasnya.
Dijelaskan bahwa rolling yang dilakukan secara besar-besaran mulai dari pejabat petinggi Pratama hingga Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Namun, sangat tidak bijaksana ketika Wakil Bupati Jhon Rettob tidak dilibatkan.
“Saya pribadi tidak punya kepentingan apapun terkait pergantian pejabat, namun sebagai pimpinan partai dan kami punya kader terbaik yang duduk sebagai wabup kalau diperlakukan seperti ini kami sangat sayangkan hal ini. Banyaknya keluhan masyarakat atas rolling yang terkesan tidak mengakomodir para pejabat terutama putra Amungme dan Kamoro, tidak berimbangnya keterwakilan putra daerah dalam jabatan-jabatan penting padahal mereka sudah dalam posisi karir tertinggi,”keluhnya.
Ia mengakui, bahwa Wabup Rettob semula tidak pernah berambisi untuk maju sebagai Wakil Bupati namun karena diajak karena diajak Bupati. Namun karena merasa terpanggil untuk mengabdi kepada masyarakat sehingga beliau mendampingi Bupati.
“PDIP sangat-sangat merasa kecewa setelah mendengarkan keluhan Wabup Jhon Rettob yang tidak dilibatkan dalam penentuan pejabat. Seharusnya, apa yang menjadi visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD salah satunya adalah pembenahan reformasi birokrasi, lalu sekarang bupati tidak melibatkan Wabup dalam penentuan pejabat,” jelasnya.
Hal senada juga ditegaskan Sekretaris DPC PDIP Mimika, Alfian Akbar Belyanan, SE, bahwa berdasarkan undang-undang Pemerintahan kapasitas seorang Wabup hanya untuk memberikan masukan kepada Bupati.
“Wakil Bupati berdasarkan Undang Undang Pemerintahan juga memiliki Tugas yaitu pengawasan dan pembinaan terhadap ASN. Bupati dan Wakil Bupati sama-sama memiliki legitimasi, oleh karena keduanya sama sama dipilih oleh Rakyat, sehingga untuk menentukan kemajuan daerah itu perlu melibatkan Wabup. Sangat disesalkan dalam sebuah rolling secara besar besaran seperti yang telah dilakukan tanpa ada masukan dan dan telaan dari Wabup, bahkan seorang Wabup tidak tahu sama sekali bahkan tidak diundang hadir untuk pelaksanaan pelantikan,”keluh Alfian.
Dirinya juga menyayangkan tidak adanya keterwakilan perempuan Asli Amungme dan Kamoro dalam jabatan Struktural Pemkab Mimika. Bahkan penyusunan pergantian pejabat terkesan asal asalam saja, sebab ada pejabat yang sudah dilantik di kabupaten lain masih tetap disebutkan.
“Artinya bahwa Bupati secara jelas jelas telah mengangkangi Undang undang Otonomi Khusus, bahkan ada pejabat yang namanya menempati beberapa posisi jabatan, pejabat sudah pindah ke kabupaten lain, bahkan ada pejabat yang sudah meninggal masih tetap di lantik. Karena itu, SK Pengangkatan ini berpotensi akan digugat guna meninjau Pengangkatan Pejabat yang dilakukan, dimana terdapat banyak kekeliruan,”katanya.
Alfian bahkan mengancam, bila rolling pergantian pejabat tidak ditinjau ulang, maka PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pasangan Bupati Eltinus Omaleng – Johannes Rettob (OMTOB) bisa melakukan upaya upaya hukum.
“Perlu diingat Partai PDI Perjuangan memiliki banyak instrument karena sebagai partai penguasa di tingkat pusat untuk bisa melakukan berbagai upaya, jika Bupati tidak menghargai kami. Dengan adanya perlakuan yang tidak adil dan tidak menghargai Wabup yang merupakan kader terbaik dari PDI Perjuangan, kami bisa saja mengambil langkah langkah tegas,”ancam Alfian.
Menurut dia, secara politik Bupati dan Wabup sama-sama miliki legitimasi, karena keduanya sama-sama dipilih secara paket oleh seluruh masyarakat Mimika.
“Bukan karena Bupati dari Golkar dan Wakil dari PDIP, lalu Wabupnya tidak dilibatkan. Hal ini tentunya bikin kita malu dan kecewa, mengingat telah sama-sama berjuang. Bagaimana kami dari PDIP mau terus bela Bupati kalau kondisinya seperti saat ini. Intinya polemik ini sudah diketahui sampai ke pusat, sehingga kami harus ikut bicara,” tuturnya.(*tim)
