Tanda tangani kesepakatn bersama dalam Rapat Koordinasi Pemekaran Papua Tengah yang berlangsung di Hotel Grand Mozza Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis (4/2)/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Pada, Kamis (4/2) bertempat di Hotel Grand Mozza, Timika, Papua telah digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemekaran Propinsi Papua Tengah (PPPT) yang diinisiasi oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH sepakat masih tetap mendukung Kabupaten Mimika menjadi Ibukota Propinsi Papua Tengah.
Rakor Pemekaran Papua Tengah yang dipimpin langsung Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, secara tertutup dan tak boleh diliput wartawan tersebut, turut hadir dua kepala daerah dan Wakil masing masing, Bupati Puncak Willem Wandik, Wakil Bupati Puncak Pelinus Balinal, Wakil Bupati Intan Jaya Yan Kobogayau, Ketua DPRD Mimika Robby K Omaleng, Ketua DPRD Puncak Lukius Newegalen, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda di Wilayah Adat Meepago.
Rakor yang berlangsung di Hotel Grand Mozza ini, seluruh Bupati dan Wakil Bupati serta tokoh masyarakat di wilayah Meepago sepakati beberapa poin, dan salah satunya adalah mendukung sepenuhnya Kabupaten Mimika menjadi Ibukota Propinsi Papua Tengah, dan selanjutnya keputusan ini akan dibawa ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
Sejumlah kesepakatan dari Rakor tersebut diantaranya, pertama, Pertama, mendukung sepenuhnya Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 45 tahun 1999, tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya TengaTengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
Kedua, menyetujui Ibukota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Timika, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya TengaTengah, Irian Jaya Barat,Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
Ketiga, Para Bupati, Ketua DPRD, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Intelektual telah sepakat da mendukung penuh bahwa Wilayah Adat Meepago menjadi Provinsi Papua Tengah, yang terdiri dari Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Pubcak. Keempat, dengan telah ditandatanganinya kesepakatan ini Provinsi Papua Tengah dinyatakan secara resmi di deklarasikan.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam Rakor mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan kelanjutan pertemuan yang dilakukan pada 2019 lalu. Dimana tujuh Bupati di Wilayah Adat Meepago sudah membuat peryataan dan kesepakatan, Ibukota Provinsi Papua Tengah di Mimika.
Namun, selama perjalanan satu tahun ini, banyak hal yang membuat pemerintah pusat meragukan untuk menetapkan Provinsi Papua Tengah dengan ibu kotanya.
“Hari ini kita, dari Bupati Mimika, Bupati Puncak, Wakil Bupati Puncak, Wakil Bupati Intan Jaya, Ketua DPRD Mimika, dan Ketua DPRD Puncak serta seluruh tokoh masyarakat, dan Lembaga Adat (Lemasa dan Lemasko), tokoh pemuda, perempuan, dan semua pihak telah menyepakati Ibukota Provinsi Papua Tengah berada di Timika.
Menurutnya, dari hasil kesepakatan yang sudah ditanda tangani bersama ini, dan untuk semua administrasi kalau sudah siap akan didorong ke MRP dan DPRP dan Gubernur Propinsi Papua.
“Untuk semua administrasi sudah siap dan akan didorong ke MRP dan DPRP, serta Gubernur Papua untuk meminta rekomendasi. Kemudian, tim berangkat ke Jakarta bertemu Pak Tito Karnavian (Mendagri),” kata Bupati usai pertemuan.
Sementara dengan beberapa Bupati yang tidak hadir dalam kesepakatan ini. Eltinus menyampaikan, intinya semua setuju, dan kemungkinan ketidakhadiran para Bupati lainnya karena ada halangan atau undangan kita tidak sampai sehingga mereka tidak hadir.
“Namun demikian, kami selalu berkomunikasi dan intinya semua mendukung Pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan ibukota di Timika,” ujarnya. (opa)
