Ketua Lemasko, Gergorius Okoare,SE dan didampingi sejumlah pengurus Lemasko lainnya, diantaranya Marianus Maknapieku,SE sebagai Wakil Ketua III, Benediktus Iripiaru,S.Psi Wakil Ketua IV, Siprianus Operawiri sebagai wakil Ketua II dan Simson Saul Maturaki,S.IP sebagai sekretaris kepada wartawan di bilangan Jalan Budi Utomo, Timika, Kamis (14/5) siang./PEWARTA FOTO : HUSYEN AL
TIMIKA,(timikabisnis.com) – Sehubungan dengan adanya tuntutan dan usulan penghentian sementara kegiatan operasional pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, ditolak dengan tegas oleh Lembaga Masyarakat Kamoro (Lemasko) yang merupakan representatif dari seluruh masyarakat Kabupaten Mimika lebih khusus Suku Kamoro di kabupaten Mimika, Propinsi Papua.
Penolakan tegas atas penutupan sementara area pertambangan PT FI hanya dengan alasan terkait tingginya penyebaran Covid-19 yang mencapai 72 orang ini, disampaikan oleh Lemasko secara langsung oleh Ketua Lemasko, Gergorius Okoare,SE dan didampingi sejumlah pengurus lainnya, diantaranya Marianus Maknapieku,SE sebagai Wakil Ketua III, Benediktus Iripiaru,S.Psi Wakil Ketua IV, Siprianus Operawiri sebagai wakil Ketua II dan Simson Saul Maturaki,S.IP sebagai sekretaris kepada wartawan di bilangan Jalan Budi Utomo, Timika, Kamis (14/5) siang.
“Bersama ini, kami dari Lemasko mengajak semua pihak terutama untuk Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE, MH dan Wakil Gubernur Propinsi Papua, Klemen Tinal,SE,MM dan semua pihak agar dapat menyikapi situasi ini dengan bijaksana. Apakah tuntutan penghentian sementara operasi (PTFI ) adalah solusi terbaik, apakah telah dipertimbangkan juga dampak dampak yang dapat ditimbulkan dari penghentian operasi perusahaan,”tegas Gergorius Okoare.
Dikatakan Gergorius, perlu menjadi pertimbangan bahwa ekonomi Papua masih bergantung kepada (PTF), terutama di kabupaten Mimika. Dimana hampir 94 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika dari kontribusi langsung oleh PT FI.
“Kami menolak dengan tegas usulan dari Wagub dan Bupati yang meminta kepada Presiden untuk menutup sementara operasi pertambangan Freeport, saya kira ini tidak bijaksana dan sangat keliru. Kami harap Wagub dan Bupati lebih bijaksana dan memikirkan matang matang dampak dari usulan tersebut, seharusnya Pemerintah Propinsi dan kabupaten ini bersinergis untuk menyelesaikan persoalan penanganan wabh Ccovid-19 di Mimika, bukan malah menimbulkan masalah baru kalau Freeport ditutup,”Seru Gergorius yang akrab disapa Gerry ini.
Gerry menjelaskan, bahwa dengan penutupan tambang operasi PTFI akan sangat berdampak pada perekonomian daerah ini, pasti akan terjadi masalah kehidupan dan ekonomi daerah.
“Belum lagi penciptaan lapangan pekerjaan dengan keberadaan perusahaan, penghentian operasi Freeort akan berdampak pada sendi sendi kehidupan masyarakat Mimika. Operasi tambang bawah tanah PT FI saat ini sangat sensitif, jangan sampai ada masalah lain yang muncul dan terjadi ketika operasi tambang bawah tanah terhenti. Kita perlu belajar dari kejadian yang lalu ketika operasi perusahaan terganggu,”tegas Gerry.
Gerry bahkan sangat optimis dan berkeyakinan bahwa ada solusi lain untuk mencegah penyebaran pandemiCovid-19 dibanding usulan untuk penutupan operasi tambang Freeport. Dan ia mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) Covid-19 beserta pemerintah derah Mimika melalui kebijakan Lockdown dengan menghentikan penerbangan transportasi udara dan laut masuk ke Timika.
“Freeport telah mematuhi kebijakan dan anjuranpemerintah dengan menjalankan dan melaksanakan semua protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di lingkungan perusahaan dengan sangat baik. Perlu kerjasama dengan semua pemangku kepentingan di Mimika untuk mencari jalan terbaik dalam penanganan covid-19 agar tidak menimbulkan masalah baru diluar isu kesehatan dan keselamatan masyarakat tentang pandemic Covid-19 di kabupaten Mimika,”ungkapnya.
Ketua Lemasko, Gergorius Okoare,SE (dua dari kiri) , Marianus Maknapieku,SE sebagai Wakil Ketua III (kiri pertama), Benediktus Iripiaru,S.Psi Wakil Ketua IV, Siprianus Operawiri sebagai wakil Ketua II (dua dari kanan) /PEWARTA FOTO : HUSYEN AL
Gerry kembali mempertanyakan kesiapan pemerintah propinsi dan kabupaten Mimika bila mengusulkan penutupan tambang PT FI soal besaran dana untuk mengatasi dampak dari penutupan tersebut.
“Sudah berapa triliun dana yang disiapkan oleh Pemprov dan Pemkab untuk disiapkan kepada masyarakat lokal. Kita balik tanya, gubernur dan bupati mau kasih anggaran berapa. Dan bagaimana nasib ribuan orang dan keluarga serta masyarakat lokal yang menggantungkan nasibnya kepada Freeport. Suka atau tdiak suka Freeport harus tetap jalan.,”tegas Gerry.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua III Lemasko, Marianus Maknapieku, mengakui bahwa pernyataan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten Mimika yang mengusulkan untuk penutupan Freeport adalah sangat berlebihan dengan tidak memikirkan secara matang dan menganalisa secara baik.
“Pernyataan wagub dan Bupati Mimika terkait usulan penutupan Freeport sangatlah berlebihan dan terkesan arogan dengan tidak memikirkan terlebih dulu tentang dampak dampak yang akan terjadi. Harusnya untuk mengatasi masalah penanangan dan langkah langkah pencegahan Covid-19 di area Tembagapura harus ada kerja sama dan siknroniasi terutama tentang bagaimaan solusi untuk menekan angka kasus. Kalau mau tutup Freeport itu sangat berat, harus perlu hitung hitungang. Freeort pernah PHK karyawan dan sekarang berstatus moker pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten Mimika tidak bisa berbuat apa apa, lalua saat ini hanya karena angka kasus Covid-19 tinggi lalu meminta untuk ditutup, bukan menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru,”tegas Marianus.
Seharusnyam untuk menyelesaikan masalah ini perlu bangun kerja sama yang baik dan bergotong royong bersama untuk mengatasi masalah Covid-19. Menurut kami, Freeport sudah menerapkan SOP atau protak kesehatan dengan standar yang baik dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran virus.
“Freeport punya kontribusi terhadap negara, pemerintah propinsi dan kabupaten bahkan kepada masyarakat lokal. Dengan penutupan Freeport akan berdampak pada perekonomian di Indonesia, propinsi Papua dan kabupaten Mimika. Karena sumbangsi Freeport terhadap APBD pemerintah propinsi dan Kabupaten Mimika sangat tinggi. Kalau Freeport tutup, maka royalty akan turun dan anggaran pasti akan berdampak pada penanganan Covid-19,”tutur Marianus.
Wakil Ketua IV Lemasko, Benediktus Iripiaru mengakui dengan rencana penutupan Freeport bukanlah solusi dalam menangani penyebaran Covid-19, tetapi bagaimana kita sama sama bersatu untuk mencari solusi dan langkah konkrit untuk mengatasi virus mematikan tersebut.
“Langkah sekarang yang perlu kita ambil adalah dengan mengambil langkah dan kebijakan yang harus dipatuhi salah satunya dengan menerpakan prtokol atau anjuran bagaimana langkah langkah pencegahan sehingga kasu tidak lagi bertambah. Bukan dengan menutup pertambangan Freeport, hal ini harus dihindari dan itu bukan solusi,”tegasnya.
Sementara Wakil Ketua II Lemasko Sifrianus Operawiri menolak usulan penutupan tambang PT FI karena akan banyak yang dikorbankan termasuk pemerintah kabupaten Mimika.
“Kalau mau tutup Freeport silahkan, tetapi pemerintah propinsi dan Kabupaten Mimika harus menyiapkan dana untuk masyarakat lokal, lembaga lembaga, karyawan maupun keluarga. Sayang dibutuhkan sekarang itu adlah pemerintah dan Freeort harusa kerja sama untuk melihat masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19, bukan dengan menutup tambang yang berdampak sangat luas,”tegasnya.
Sekretaris Lemasko, Simson Saul Maturaki menyayangkan adanya rencana penutupan tambang PT FI karena menjadi penyumbang kasus psoitif Covid-19, dan ini adalah langkah yang keliru.
“Usulan penutupan Freeport itu adalah langkah yang sangat keliru, karena oeprasi Freeport ini penghasilannya berdampak pada ekonomi dunia, bahkan Indonesia termasuk pemprov dan kabupaten Mimika. Karena itu penutupan freeport itu langkah yang salah besar,”tegas Simson. (opa)
