Rombongan anggota DPRD Mimika dari Fraksi Mimika Bangkit saat pertemuan dengan Kadistrik Mimika Baru, Ananias Faot , Selasa (11/2)/Foto : Husyen Opa – timikabisnis.com

TIMIKA (timikabisnis.com) – Melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Distrik dua distrik pada, Selasa (11/2) yaitu distrik Mimika Baru dan Distrik Wania bermaksud ingin menyamakan Pokok Pikiran (Pokir) dari DPRD Mimika khususnya dari Fraksi Mimika Bangkit dengan yang diusulkan di dua distrik yang ada.

Anggota DPRD Mimika dari Fraksi Mimika Bangkit yang datang berkoordinasi dengan pemerintah Distrik Mimika Baru dan Distrik Wania diantaranya,  Leornardus Kocu sebagai Ketua Fraksi, Marthinus Walilo, Luther Wakerkwa dan Semuel Bunai.

Rombongan Fraksi Mimika Bangkit sebelum ke Distrik Wania, terlebih dahulu melakukan tatap muka dengan Kepala Distrik Mimika Baru, Ananias Faot,  diruang kerjanya.

Setelah melakukan tatap muka dengan Kadistrik Mimika Baru, rombongan Fraksi Mimika Bangkit selanjutnya menuju ke kantor Distrik Wania yang berada di kelurahan Wonosari Jaya SP 4.

Usai mengunjungi dua distrik tersebut, Ketua Fraksi Mimika Bangkit, Leonardus Kocu kepada wartawan di kantor DPRD Mimika mengakui  bahwa kunjungan kerja itu sebagai koordinasi agar menyamakan pokok pikiran (Pokir) yang diajukan dewan, sehingga tidak menjadi tumpang tindih dengan program yang diajukan di tingkat pemerintah Distrik.

Atas kunjungan itu, ada beberapa keluhan dari distrik Miru dan Wania dan akan menjadi bahan diskusi kusus di DPRD.

“ Contohnya, untuk di distrik Miru ada beberapa hal yang menjadi fokus di 11 Kelurahan dan dua kampung. Untuk kampung Nayaro sampai saat ini masih menjadi problem, karena jauh dari jangkauan kota. Ada juga persoalan pengelolaan dana desa yang masih bermasalah selama tiga tahun terakhir,” tegas Leonardus Kocu , Selasa (11/2/2020).

Ia menambahkan, selain terkait tanggungjawab pengelolaan anggaran di tingkat distrik yang ternyata masih minim, yaitu hanya berkisar Rp 300 sampai 500 juta. Anggaran itu tentunya tidak cukup untuk operasional di tingkat distrik, khususnya distrik dalam wilayah kota.

“Karena itu, upaya kita adalah bagaimana caranya Pemkab menambah anggaran ke tingkat distrik,” katanya.

Dirinya berharak ke depannya agar seluruh OPD yang mempunyai biaya operasional di tingkat distrik harus bisa sharing anggaran ke tingkat distrik tanpa harus dikelolah di tingkat OPD saja. Sebab, anggaran itu merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat di tingkat distrik dan kampung.

“Kalau bicara soal sumber daya  di eksekutif kita sangat luar biasa. Soalnya APBD kita besar, tapi masih banyak kelemahan karena kurangnya koordinasi, makanya menjadi  kurang baik,” jelasnya. (opa)