Sekretaris Komisi B DPRD Mimika, Drs.Tanzil Azharie / Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Untuk menilai sebuah keberhasilan sebagai tolak ukur dan kinerja Pemerintah Daerah, Kotak Saran dan Pengaduan dari seluruh elemen masyarakat perlu menjadi atensi sejauh mana tingkat keberhasilan sehingga bisa lebih baik dalam menjalankan seluruh program pembangunan daerah.
“Kotak Saran dan Pengaduan dari masyarakat yang disediakan pemerintah daerah harus dibuka dan dipublikasikan kepada masyarakat umum, karena suara dari masyarakat baik itu saran, masukan dan kritikan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar kedepan program yang dikerjakan pemerintah akan lebih baik dan lebih tepat sasaran,”tegas Sekretaris Komisi B DPRD Mimika, Drs. Tanzil Azharie kepada wartawan, Rabu (9/11).
Menurutnya, transparansi dalam mengelola program dan anggaran serta capaian selama setahun dikerjakan sangat perlu dan pemerintah dapat dinilai oleh masyarakat seberapa jauh tingkat keberhasilan dalam mengelola anggaran dan capaian pembangunan dalam rangka mensjahterakan seluruh masyarakat Mimika.
“Pemerintah diharapkann juga tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja tetapi juga harus bisa membangun SDM SDM, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat bawah. Jangan kita berhasil dalam membangun daerah dari sektor infrastruktur tetapi masyarakatnya tidak mapan dalam ekonomi juga menjadi masalah. Program pemerintah harus berimbang antar infrastruktur, SDM, ekonomi dan kesejahteraan juga harus jadi prioritas,”ungkap politisi senior dari Partai Gerindra ini.
Dirinya sependapat keberpihakan pemerintah daerah dan memberikan kepercayaan kepada pengusaha pengusaha lokal Orang Asli Papua untuk mengerjakan sebuah proyek, tetapi harus benar benar profesional, sesuai kemampuan dan hasilnya berkualitas.
“Mereka pengusaha OAP harus diberi porsi yang sesuai dengan tingkatan kemampuan dalam mengerjakan sebuah proyek, sehingga tidak terkesan terbengkalai atau hasilnya kurang memuaskan. Pemerintah daerah perlu melakukan pendampingan dan pembinaan sehingga kedepan bisa menghasilkan pekerjaan yang benar benar berkualitas,”katanya.
Terkait soal kesiapan beberapa venue pendukung dalam rang persiapan Pekan Olahraga Nasional ke XX tahun 2021 mendatang, harus benar benar mampu dirampungkan tepat waktu siapun kontraktornya.
“Perhelatan PON ke XX 2021 tersisa enam bulan kedepan, sehingga pemerintah daerah harus serius dan mampu memastikan kontraktor yang mengerjaan proyek atau venue PON bisa selesai tepat waktu. Karena pengalaman di daerah lain sebagai tuan rumah seperti Palembang dalam mempersiapkan berbagai infrastruktur cukup lama,”imbuhnya. (opa)
