Ketua Badan Pembentukan Peraturan (Bapemperda) DPRD Kabupaten Mimika, Karel Gwijangge,SIP/ PEWARTA FOTO : HUSYEN ABDILLAH OPA
TIMIKA,(timikabisnis.com) – Ketua Badan Pembentukan Peraturan (Bapemperda) DPRD Kabupaten Mimika, Karel Gwijangge,SIP meminta kepada Manajemen PT Freeport Indonesia untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Bersaklaa Besar (PSBB) khusus di area kerja baik di Lowland maupun Higland.
Pemberlakuan PSBB di area PTFI ini bertujuan agar menekan grafik peningkatan angka positif covid-19 yang kini area Tembagapura menjadi penyumbang kasus terbanyak di kabupaten Mimika.
Karel Gwijangge menyoroti terus meningginya angka pertambahan kasus Covid-19 cluster Tembagapura, tempat PT Freeport menjalankan operasional tambangnya, Kluster ini menjadi penyumbang mayoritas yang menyebabkan angka kasus positif Covid-19 di Kabupaten Mimika menjadi yang tertinggi se-Provinsi Papua.
“Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus diterapkan di areal tambang itu, sehingga operasional perusahaan multinasional itu dapat dihentikan sementara atau paling tidak mengurangi produksi , minimal 1 kali masa inkubasi atau 14 hari sampai dengan satu bulan,”pinta politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Karel, dengan melakukan pembatasan skal besar khusus dia area kerja dengan tujuan untuk menghentikan penularan karena ini penyakit yang berbahaya.
“Kami harap management dapat mengambi langkah cepat untuk memberlakukan PSBB di Freeport khusus di area kerja, selama 14 hari sampai satu bulan. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, sebab di Tembagapura itu udaranya lembab dan lokasinya sempit, bagaimana pun menerapkan safety tapi tetap saja rawan sekali,”katanya.
Saat ini, kata Karel bahwa mereka karyawan rawan terdampak penularan, karena para karyawan dalam mobil atau bis juga harus bersama-sama, baik di trem, mes atau barak.
“Saya pikir management harus pikir selain produksi, bagaimana bisa memutus mata rantai penyebaran tertinggi di Papua ini. Tapi tanpa mengganggu hak-hak karyawan, seperti gaji pokok. Jangan sampai ada PHK yang terjadi lagi._
Legislator Mimika Karel Gwijangge menambahkan, ia mencontohkan, dulu pun Freeport pernah terhenti operasionalnya lantaran kasus mogok karyawan besar-besaran kala itu namun akhirnya perusahaan bisa kembali aktif menambang.
“Seharusnya keadaan akan baik-baik saja jika Freeport hanya harus berhenti sampai 1 bulan ke depan, kali ini dengan tujuan memerangi Covid-19,”ungkapnya.
Kendati berhenti operasional, Karel mengimbau perusahaan tetap menjalankan gaji pokok karyawan agar tetap ada nafkah keluarga. Ia juga mewanti agar managemen PTFI tidak melakukan PHK yang merugikan karyawan bersangkutan. (opa)
