Rapat Hasil Monitoring Satgas Covid-19 DPRD yang digelar di Ruang Serba Guna Kantor DPRD Mimika, Jumat, (23/5) /Pewarta Foto ; HUSYEN ABDILLAH OPA
TIMIKA,(timikabisnis.com) – Hasil monitoring pengawasan dari tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Kepedulian Covid-19 DPRD Mimika selama dua pekan ini akan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam hal ini Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) untuk ditindaklanjuti untuk menjadi program kerja penanganan di masa pandemi ini.
Keputusan ini itu terungkap dalam agenda rapat evaluasi hasil monitoring Satgas kepedulian Covid-19 DPRD,di Ruang Serba Guna Kantor DPRD Mimika, Jumat (22/5) siang.
Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng mengatakan, sesuai dengan hasil monitoring yang telah diikuti oleh tiga kelompok Satgas Kepedulian Covid-19 DPRD ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), distrik-distrik, kelurahan sampai RSUD dan Puskesmas, mendapatkan berbagai usulan dan informasi langsung yang didapat para anggota dewan.
Dikatakan Robby, dari anggaran yang besar digunakan oleh dinas-dinas, hal ini memang sangat wajar mengingat situasi sulit di tengah pandemi covid-19 ini membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit.
“Anggaran memang cukup besar yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19, sehinnga kita mendukung dan mensupport kerja Tim Satgas Covid-19,”katanya.
Menurutnya, rekomendasi atau usulan daari dewan dari hasil monitoring bisa diberikan kepada pemerintah melalui rekomendasi kita dari hasil monitoring kepada mereka.
“Pada APBD Perubahan, kita bisa usulkan untuk kepentingan dinas dalam menangani Covid-19 ini,” jelas Robby.
Sementara Wakil Ketua 1, Yohanes Felix Helyanan mengakui bahwa hasil monitoring dari tiga kelompok ini akan dijadikan rekomendasi untuk tim gugus dan Pemkab Mimika agar ditindaklanjuti.
“Hasil monitoring ini akan dijadikan rekomendasi untuk tim gugus dan pemerintah daerah agar ditindaklanjuti,” ujar Jhon Thie.
Dalam Rapat Evaluasi tersebut pemaparan Kelompok 1 Tim Satgas DPRD, yang diungkapkan Ketua kelompoknya, Herman Gafur mengatakan telah melakukan monitoring dengan Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Mimika Baru.
Pada Dinas Kesehatan, sebutnya dari anggaran yang disiapkan oleh Tim gugus, baru 40 persen, masih ada sisa 60 persen anggaran yang tersedia. Sudah 17 milyar sebut Herman, anggaran yang digunakan.
“Jadi anggaran yang tersedia tidak usah dipikirkan. Kita juga harus fokus untuk masyarakat di Poumako, Mapurujaya agar tidak terjangkit corona virus,” ujar Herman.
Di RSUD, untuk pengoperasian berbagai alat medis memang harus dilakukan oleh tenaga teknis dari Jakarta. Untuk kebijakan realokasi anggaran dalam penanganan covid-19 oleh Pemkab Mimika di RSUD, yang inti harus diperhatikan yakni pembangunan ruang isolasi, ruang perawat, ruang dokter, saya harap ini jadi catatan
Untuk Dinas Kominfo ada Anggaran Rp 500 juta, untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Mereka harap pengadaan mobil keliling karena selama ini mereka masih sewa mobil. Mereka juga merekomendasikan untuk tim cyber, agar kegiatan informasi soal covid-19 bisa diatur oleh Dinas Kominfo.
Pada Dinas Sosial, ternyata tidak dapat anggaran untuk penanggulangan covid-19 oleh Pemkab. Namun anggaran dari Kemensos. Yang jadi catatan adalah kurangnya data yang valid. Maka, harus ada data yang valid. Penanggaran untuk data valid harus libatkan pihak RT sampai distrik.
Di Distrik Iwaka, 7 kampung semua telah mendapatkan sembako dan social distancyng dilaksanakan. Distrik Mimika Baru dan Wania diharapkan agar bama dari Pemkab bisa tersalurkan semua dan merata.
Pada Kelompok 2, Sekretaris Satgas, Yulian Salossa mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan pihak BPBD. Sudah ada 72 tandon air yang sudah dibangun untuk fasilitas pencuci tangan.
Di Puskesmas Distrik Kwamki Narama harus dibangun gedung Puskesmas seperti yang ada di kota Timika dan ditambah APD. Sementara pada Dinas Pendidikan dengan anggaran yang ada sudah dibangun tempat cuci tangan untuk sekolah negeri. Padamasa pandemi covid-19 ini, sekolah sudah diliburkan dan siswa belajar dari rumah. Di Dinas Lingkungan Hidup, ditemukan banyak mobil sampah yang sudah tidak layak.
“Kalau boleh kita perjuangkan adanya mobil sampah karena yang ada rusak, sampah medis covid-19 ini harus dipisahkan, susah karena ini berbahaya,” ujar Yulian.
Sama halnya dengan Puskesmas di dalam kota, untuk Puskesmas Jile Ale (SP3), petugas medis juga membutuhkan penambahan APD.
Di Dinas Satpol PP, para pegawai sebagian besar test rapid dinyatakan positif. Dan dengan mengelola dana Rp 1 M, dinas ini terus bergerak untuk tugasnya dalam penegakan Perda.
Sementara pemaparan dari hasil monitoring dari Kelompok 3. Sekretaris kelompok 3, Daud Bunga mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring ke Disperindag melihat penyaluran mitan, Dinas Koperasi dan UKM melihat penyaluran bama untuk para mama-mama pelaku UKM,
Dinas Ketahanan Pangan untuk penyaluran bama.
“Kami juga turun pengawasan di beberapa kelurahan Timika Jaya, Perintis, Koperapoka, Minabua, Wanagon, Otomona dan Nawaripi Dalam, Pasar Sentral dan Budi Utomo. Kami banyak mendengarkan keluhan. Ada RT yang menyalahgunakan penyaluran bama. Tidak ada ampun, dan ditindak oleh pihak kepolisian,” ungkap Daud.
Dilanjutkanya, kelompok 3 juga berharap bisa melakuka auidiens dengan Kepala Distrik Mimika Timur dan Wania untuk melihat data masyarakat penerima bantuan.
“Kita wajib turun melakukan pengawasan seperti Bansos dari Kemensos apakah diterima langsung oleh masyarakat. Saya lihat penerima bansos ini ada yang belum disosialisasikan,” jelas Daud. (opa)
