Ketua DPRD Mimika Robby K Omaleng,SIP, MA/Foto : husen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Berdasarkan hasil Evaluasi tim anggaran kabupaten Mimika dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Propinsi Papua beberapa hari lalu, kalau tidak ada aral melintang dipastikan dalam minggu ini nomor register Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika tahun 2021 akan segera dikeluarkan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Mimika, Robby K Omaleng, S. IP, MA kepada wartawan di kantor DPRD Mimika di Jalan Cendrawasih, Timika, Selasa (2/2/).
“Untuk evaluasi APBD 2021 kemarin itu, tim pemerintah propinsi menyampaikan beberapa catatan terkait tugas dan tupoksi yang diambil alih oleh OPD lain untuk dikembalikan keawal kepada OPD tehnis. Untuk register itu hanya bersifat koordinasi dan nomor tevister akan dikeluarkan oleh biro hukum pemprov Papua.
Mudah mudahan dalam minggu ini atau minggu depan nomot register sudah bisa keluar dari Biro Hukum propinsi sehingga kegiatan bisa jalan, “tegas Robby Omaleng.
Ketua DPRD berharap sambil menunggu nomor register dari TAPD pemprov, seluruh OPD yang mempunyai program khususnya menyangkut program fisik dalam rangka PON XX untuk mempersiapkan proses administrasi seperti lelang dan kontrak.
“Baiknya OPD seharusnya sudah mempersiapkan segala hal menyangkut lelang dan kontrak lebih khusus program yang didanai dari DAK. Apalagi program yang menyangkut program fisik untuk mendukung pelaksanaan PON XX yanv akan dilaksanakan di bulan Oktober. Sehingga semua proses pengerjaan dapat rampung sesuatu target waktu yang ditentukan,”kayanya.
Terkait hal hal perbaikan lainnya, kata Robby tidak ada yang mendesak. Semuanya fokus hanya pada pada penanganan covid-19, dan mensukseskan pelaksanaan PON XX dan Pesparawi.
“Untuk APBD 2021 program fisik lainnya tidak ada, kecuali untuk mendukung pelaksanaan PON XX dan Pesparawi. Kami berharap OPD yang memiliki program yang berkaitan dengan pelaksanaan agar bisa menyelesaikan semuanya sebelum ivent PON XX dan Pesparawi, “tuturnya.
Dirinya berharap semua proses bisa berjalan lancar hingga keluarnya nomor register, TAPI Propinsi menyerahkan ke Bupati dan selanjutnya menyerahkan DPA kepada OPD.
“Hal baku, setelah APBD mendapatkan nomor register dari TAPI Propinsi, selanjutnya Bupati akan serahkan ke Pimpinan OPD untuk dapat direalisasikan semua program, “umbarnya. (opa)
