Foto Bersama Fraksi Mimika Bangkit ,Fraksi Leornardus Kocu didampingi Wakil Ketua Fraksi Ancelinna Beanal, Sekretaris Reddy Wijaya dan dua anggota lainnya, Marthinus Walilo, Semuel Bunai dan Luther Wakerkwa dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Mimika, Bernadinus Songbes, SH , Sekretaris Disperindag Inoventius Yoga Pratama /Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Fraksi Mimika Bangkit (F-MB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika melakukan tatap muka dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Mimika membahas terkait kondisi 125 warga eks pasar damai yang direlokasi ke Kelurahan Wonosari Jaya SP 4.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat angota Disperindag Kabupaten Mimika di Jalan Poros Timika- SP 5 tersebut , Senin (17/2) kemarin dari Fraksi Mimika bangkit tampak hadir Kepala masing masing Ketua Fraksi Leornardus Kocu didampingi Wakil Ketua Fraksi Ancelinna Beanal, Sekretaris Reddy Wijaya dan dua anggota lainnya, Marthinus Walilo, Semuel Bunai dan Luther Wakerkwa .
Sementara dari Disperindag dihadiri sendiri oleh dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Mimika, Bernadinus Songbes, SH , Sekretaris Disperindag Inoventius Yoga Pratama dan sejumlah staff dan ASN.
“Kami Fraksi Mimika Bangkit saat kunjungan ke lokasi tempat relokasi 125 warga dari Pasar Damai kondisinya sangat memprihatinkan dan kehidupan mereka sangat tidak layak. Terutama, perumaha dan kesehatan yang butuh perhatian dari pemerintah.Kami dengan dari warga bahwa ada tim terpadu yang seharusnya menangani mereka dan ada kesepakatan sebelum mereka dipindahkan. Kami ingin mencek apakah benar kesepakatan itu ada dan apa poin poinya serta ada dana Rp 100 juta setiap warga. Hal ini kami perlu informasi dan data yang jelas sehingga ketika kita di demo kita punya dasar dan argumen yang jelas,”tegas Leonardus Kocu kepada Kadisperindag.
Kocu mengakui, melihat kondisi mereka yang tinggal dirumah yang tidak layak tersebut kami sangat prihatin dan menyayangkan hal itu karena mereka itu adalah warga masyarakat yang butuh perhatian dan bantuan dari Pemerintah daerah.
“Mereka itu manusia dan sebagai warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia juga perlu kita hargai dengan dan mereka layak mendapatkan perhatian pemerintah tentang kebutuhan dasar yang layak bagi mereka. Kalau melihat kondisi mereka saat ini sebenarnya bukan menyelesaikan masalah dengan relokasi tetapi malah akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari,”keluh Kocu.
Anggota Fraksi Mimika Bangkit lainnya, Marthinus Walilo bahwa kedatangannya bersama rekan lainnya bertemu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena hasil dari kunjungan kerja bertemu warga langsung di lokasi relokasi di SP 4.
“Saat kami berkunjung ke kantor Distrik Wania dan kami mendapatkan informasi dari Kadistrik bahwa warga yang direlokasi di Sp 4 dengan kondisi yang sangat tidak layak sehingga kami putuskan untuk meninjau dan bertemu langsung dengan warga. Dari sisi kemanusian kami sangat prihatin dan tidak sampai hati, rumah yang sederhana dengan bahan apa adanya,”tuturnya.
Walilo juga menuturkan, bahwa kondisi kehidupan mereka saat ini sangat memprihatinkan terutama air bersih, bahan makanan dan sisi kesehatan.
Sementara Luther Wakerkwa mengakui kalau sampai saat ini pemerintah melalui Disperindag tidak memiliki anggaran sangat dipahami sehingga perlu komunikasi Dewan dan Pemerintah untuk mencarikan solusi.
“Fraksi Mimika Bangkit konsen dengan masalah ini. Kalau Kadis akui bukan lagi tanggungjawabnya untuk membangun rumah warga lalu, OPD mana yang harus bertanggungjawab, supaya bisa didorong untuk bisa ada solusi sehingga kondisi warga disitu tidak dibiarkan hidup dalam kondisi seperti itu,”ungkap Luther.
Semuel Bunai menuturkan, setelah melihat kehidupan warga yang direlokasi di SP 4 yang sangat rumit dengan berbagai keterbasan sehingga inisiatif untuk datang berkoordinasi ke Disperindag.
“Disana kondisi mereka sangat rumit, buang air saja susah. Kami datang kesini mau cek dan sekaligus berkomunikasi dan sekaligus memastikan apakah benar ada kesepakatan sebelum direlokasi. Lalu dari informasi dari Disperindag ini kemudian langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan dewan untuk mencarikan solusi.
Menanggapi persoalan 125 warga relokasi Pasar Damai di SP 4 yang disampaikan oleh anggota DPRD dari Fraksi Mimika Bangkit, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Mimikam Bernadinus Songbes , SH menjelaskan bahwa warga yang direlokasi dari Pasar Damai Sempan sebenarnya berjumlah 155 warga , dengan rincian 125 warga biasa dan 30 adalah merupakan pedagang.
“Kami mendapatkan perintah dari pimpinan agar kami segera memindahkan 155 warga yang selama hampir 20 tahun tinggal di Pasar Damai. Dengan rincian 125 warga kami relokasi di SP 4 dengan menyediakan tanah ukuran 5 x 15 meter, sementara 30 pedagang sudah kami sediakan tempat di pasar Sentral, namun mereka tidak menempati tempat yang sudah disediakan pemerintah,”tegas Songbes.
Ia membantah kalau ada pengakuan dari warga kalau ada bantuan Rp 100 juta setiap warga dan ada kesepakatan adalah tidak benar.
“Untuk pembangunan rumah warga itu anggarannya tidak ada, tidak benar kalau bilang ada tim lalu mengaku akan dibangunkan rumah. Kami Disperindag tidak memiliki dana untuk membangun rumah warga, kami hanya ditugaskan untuk membongkar dan merelokasi warga. Setelah itu sudah bukan menjadi kewenangan Disperindag lagi, mungkin OPD lain yang punya kewenangan untuk mengusulkan pembangunan rumah,”tegasnya.
Songbes juga menegaskan, bahwa pemindahan warga dari Pasar Damai itu sudah melalui proses yang sangat panjang dengan berbagai cara sosialisasi dan pendekatan agar warga meninggalkan Pasar Damai tersebut. (opa)