Fraksi Gerindra Yang dibacakan Muh Nurman S Karupukaro saat Paripurna II Masa Sidang II RPJMD 2020-2024 , Senin (13/7) /Foto : Husyen abdillah opa
Timika, (timikabisnis.com) – Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam pemandangan umum Fraksi Fraksi pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II, Senin (13/7) meminta agar materi Non APBD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024 yang saat ini sedang dibahas harus mampu mengakomodir kepentingan seluruh rakyat kabupaten Mimika atau pro terhadap rakyat.
Rapat paripurna II Masa Sidang II dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng di dampingi Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme, Wakil Ketua II Yohanes Felix Helyanan, serta turut hadir Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, Sekda Marthen Paiding para asisten Sekda, pimpinan OPD, dan seluruh anggota DPRD Mimika.
Diawali dengan pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Mariunus Tandiseno, sangat mendukung Raperda tentang RPJMD 2020-2024 yang telah diajukan Pemerintah Daerah.
Selain mendukung, Fraksi Partai Golkar memberikan masukan sebagai bagian dalam memperjuangkan masyarakat di enam bidang, diantaranya bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keuangan dan aset daerah, dan bidang pembangunan dan infrastruktur.
Pandangan umum fraksi Partai NasDem yang dibacakan oleh Yustina Timang, mengatakan bahwa RPJMD merupakan perda strategis karena merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang merupakan penjabaran visi misi dan program kepala daerah.
“Tentu harus mengacu pada dokumen RPJMD dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya, yaitu terwujudnya Mimika cerdas, aman dan sejahtera. Beberapa persoalan penting dalam 5 tahun pembangunan kabupaten Mimika adalah mengurangi angka kemiskinan. Ketimpangan infrasruktur wilayah, minimnya infestasi daerah harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu persoalan penting dimana kabupaten Mimika mempunyai presentase angka kemiskinan 14.54% sesuai ensus penduduk tahun 2019,”tegas Yustina Timang.
Foto bersama Pimpinan DPRD Mimika dengan wakil Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Pimpinan OPD usai Paripurna II Masa Sidang II RPJMD 2020-2024 , Senin (13/7) /Foto : Husyen abdillah opa
Menurut Fraksi Nasdem, bahwa agenda program penanggulangan kemiskinan harus menjadi nilai dasar penting yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan dalam RPJMD mendatang.
Sementara, Pandangan umum fraksi PDI-Perjuangan dibacakan oleh Yulian Salosa, meminta Pemerintah untuk pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mimika, harus menjadi prioritas dan wajib menyentuh seluruh masyarakat Mimika lebih khusus masyarakat asli Amungme dan Kamoro. Lebih khusus di wilayah wilayah pedalaman seperti di distrik distrik. Pengembangan bandara udara atau lapter, jalan jalan distrik dan di kampung dan pengerukan atau normalisasi sungai dan kali di pesisir mimika, sehingga memudahkan dalam pelayanan transportasi masyarakat, “pinta Salossa.
Pandangan umum fraksi partai Gerindra yang dibacakan oleh Muh Nurman S Karupukaro dalam pemandangan fraksinya mempertanyakan proyek penyediaan air bersih bagi masyarakat Mimika yang belum ada realisasi hingga saat ini.
“Anggarannya besar, tapi hingga saat ini satu tetes pun air belum di nikmati masyarakat. Ini kenapa dan ada apa, tolong dijelaskan soal proyek air bersih, “keluh Nurman.
Dalam pemandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang disampaikan Miller Kogoya berharap bahwa materi RPJMD Lima tahun kedepan agar pemerintah selalu memprioritaskan adalah pemberantasan kemiskinan,
memperkuat ketahanan pangan terutama dimasa Covid-19.
“Peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal, menggerakkan roda ekonomi kerakyatan dan kualitas pendidikan berkarakter. Perbaikan infrastruktur di semua distrik lebih khusus yang ada di distrik yang terisolasi, seperti infrastruktur jalan dan lain sebagaianya, ” pinta Miller.
Sementara fraksi Mimika Bangkit yang merupakan Fraksi gabungan dari Partai Demokrat, Perindo dan PSI dalam pandangan yang disampaikan oleh Leonardus Kocu meminta pemerintah daerah perlu evaluasi kembali mengenai pengelolaan dana desa.
“Pemerintah daerah perlu evaluasi kembali faktor-faktor penyebab terhambatnya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintah daerah harus menyediakan sarana penerangan, menyediakan air bersih, menyediakan sarana komunikasi yang cukup untuk kebutuhan daerah, “pinta Leonardus Kocu.
Menurutnya, bahwa peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendorong akses yang belum merata. Seperti peningkatan reformasi birokrasi. Dan peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan.
“Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendorong akses yang belum merata, peningkatan reformasi birokrasi. Dan peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan, ” ungkap Leonardus Kocu. (opa)