DPRD Mimika Sahkan Perda APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2020

Ketua DPRD Mimika Robby K Omaleng,S.IP,MA saat menyerahkan materi Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2020 kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE, MH, Kamis (15/10) di ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Mimika./Foto : Husyen opa

TIMIKA,(timikabisnis.com) – Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Papua, akhirnya menyetujui dan menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.035.191.044.550.

Enam fraksi masing-masing, Fraksi Golongan Karya (F-Golkar), Fraksi Nasional Demokrat (F-NasDem), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI-P), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dan Fraksi Gabungan Mimika Bangkit (F-MMB) menyatakan setuju dalam Rapat Paripurna IV masa sidang III tentang pendapat akhir fraksi-fraksi dan penutupan pembahasan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2020 di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Mimika, Kamis (15/10) malam.

Enama Fraksi dalam pendapat akhir fraksinya menerima dan meminta kepada pimpinan dewan untuk menetapkan Ranperda APBD Perubahan tahun 2020 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda). Walaupun menerima namun ada beberapa fraksi menyampaikan beberapa catatan dan saran serta pendapat kepada pemerintah daerah.

Keenam fraksi saat menyampaikan pandangan akhir menerima dan menyetujui RAPBD Perubahan tahun 2020 ditetapkan menjadi peraturan daerah APBD Perubahan tahun 2020.

Rizal Pata’dan dari Fraksi Golkar menyampaikan bahwa pihaknya terus dan tidak akan lelah mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan masyarakat dalam setiap programnya. Mengingat waktu kerja Pemerintah tersisa dua bulan, maka diharapkan anggaran yang ada bisa digunakan secara efektif dan efisien.

“Kegiatan pemerintah diselesaikan tepat waktu baik dari sisi pekerjaan maupun anggaran agar tidak membebani APBD tahun 2021,” tutur Rizal.

Fraksi Nadem melalui juru bicaranya, Herman Gafur,SE  memberikan beberapa hal, khususnya terkait pengadaan pembelian tanah agar pemanfaatannya betu; betul sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran demi untuk memaksimalkan pelayanan publik dan meningkatkan sumber daya manusia.

Fraksi Nasdem juga menyoroti tentang pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu sehingga membebani proyeksi APBD di tahun berikutnya.

“Kami memberikan masukan agar kiranya Bupati dapat mengeluarkan Surat Edaran terhadap setiap OPD maupun pihak ketiga agar melakukan kegiatan pelelangan maupun penyelesaian pekerjaan harus tepat waktu,”pinta Herman.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat akhir fraksinya yang disampaikan oleh Thobias A Maturbongs meminta kepada pemerintah agar masalah  Pokok Pikiran dari Dewan yang sudah pernah diusulkan kepada pemerintah agar menjadi prioritas program yang akan diakomodir di dalam APBD Induk tahun 2021 mendatang.

Sedangkan terkait bantuan hibah dari pemerintah pusat melalui kementrian keuangan RI sebesar Rp 28.209.750.000 , fraksi PDI Perjuangan berharap anggaran tersebut dimanfaatkan dengan prinsip ke hati hatian.

“Kami beri apresiasi atas keterbukaan pemerintah adanya bantuan hibah dalam rangka pemulihan sektor pariwisata, namun sayang program tersebut dalam pembahasan program tersebut tidak melibatkan Badan Anggaran DPRD Mimika. Yang seharusnya seluruh program harus membahasnya bersama dewan,”ungkap Thobias.

Muhammad Nurman S Karupukaro yang menyampaikan pendapat fraksi Gerindra memberikan beberapa hal salah satunya adalah persoalan masalah tiga lahan tanah yang akan di bangun beberapa sarana kantor BKAD dan pusat Pendidikan dan olahraga di Jalan Cendrawasih dan mile 32.

“Fraksi menolak dengan tegas pengadaan tanah untuk kantor BKAD dan tanah di Mile 32, karena tidak tersedianya bukti kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh tim eksekutif kepada DPRD,”ucap Nurman.

Fraksi PKB dalam pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh Amandus Gwijangge,S.SOS menyoroti soal pengadaan barang maupun jasa yang menjadi aset pemerintah daerah seperti, pengadaan tanah yang akan dikelola benar benar untuk kepentingan masyarakat.

“Walaupun pengadaan tanah ini secara hukum tidak akan bermasalah, di kemudian hari sebelum terjadi persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka fraksi PKB sarankan kepada pemerintah harus melakukan study komparasi serta kelayakan dan lebih utama memberikan sosialisasi terhadap publik,”tegas Amandus.  (opa)

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *