Foto bersama Ketua Bapemperda DPRD Mimika, Karel Gwijangge,S.IP Sekretaris Bapemperda yang juga Sekretaris Dewan Paulus Dumais dan 18 anggota Bapemperda serta turut pula dihadiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Septinus Timang serta Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Mimika, Yulens Mirino, Rabu (1/7) / Pewarta Foto : husyen abdillah opa
TIMIKA,(timikabisnis.com) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Mimika, Papua pada Rabu (1/7) menggelar rapat pra pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non-APBD) Mimika Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mimika Tahun 2020- 2024.
Rapat pra pembahasan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang digelar di Hotel Horizon tersebut, dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Mimika, Karel Gwijangge,S.IP Sekretaris Bapemperda yang juga Sekretaris Dewan Paulus Dumais serta turut pula dihadiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Septinus Timang serta Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Mimika, Yulens Mirino.
Dalam rapat ini sejumlah dewan selaku anggota Bapemperda mengajukan berbagai usulan dan didominasi dengan persoalan pembangunan agar lebih fokus di daerah terpencil atau di kampung-kampung. Usulan ini disampaikan lantaran selama ini pembangunan yang dilakukan terkesan hanya difokuskan dalam wilayah kota.
Selain itu, beberapa saran dan masukan juga disampaikan oleh anggota Bapemperda lainnya. Kebanyakan mereka menyoroti persoalan pencaplokan wilayah atau soal tapal bata wilayah antar kabupaten tetangga.
Ketua Bapemperda, Karel Gwijangge kepada wartawan usai memimpin Rapat kepada wartawan mengatakan, bahwa materi RPJMD yang dibahas ini merupakan pembahasan awal guna mensinkronkan usulan yang ada dalam materi RPJMD itu sendiri.
“Adapun beberapa usulan-usulan dari setiap anggota Bapemperda, dan disarankan usulan ini dapat disampaikan dalam pandangan umum fraksi di DPRD setelah paripurna penyerahan materi RPJMD dari Pemkab Mimika Ke DPRD. Sebab anggota Bapemperda merupakan anggota DPRD yang berasal dari seluruh farksi fraksi yang ada di DPRD Mimika,”tegas Karel.
Suasana Rapat pembahasan RPJMD 2020-2024 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang digelar di Hotel Horizon tersebut, dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Mimika, Karel Gwijangge,S.IP Sekretaris Bapemperda yang juga Sekretaris Dewan Paulus Dumais serta turut pula dihadiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Septinus Timang serta Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Mimika, Yulens Mirino, Rabu (1/7) / Pewarta Foto : husyen abdillah opa
Menurutnya, bahwa sesuai jadwal di DPRD, dimana tanggal 29 Juni sampai 3 Juli itu kita laksanakan rapat non APBD terkait materi RPJMD tahun 2020-2024. Rapat ini semestinya dilakukan enam bulan lalu setelah Bupati dilantik, tapi karena meterinya baru dimasukkan sekarang, makanya kami maksimalkan.
“Rapat pra pembahasan ini semestinya dihadiri oleh tim ahli dan akademisi yang membuat kajian. Namun, dengan situasi Covid-19. Maka aktivitas penerbanganpun terhambat dan hanya bisa dilaksanakan oleh Bapemperda, Bappeda dan Bagian Hukum. Pra pembahasn telah kita laksanakan, untuk paripurnnya akan disesuaikan nanti,” jelasnya.
Yang diharapkan dalam RPJMD untuk lima tahun ke depan adalah harus RPJMD yang pro rakyat dan tidak saja memperbanyak program dalam kota seperti Distrik Mimika Baru, Iwaka, Kuala Kencana. Sedangkan di Kwamki Lama dan Mimika Timur serta yang di pedalaman tidak diperhatikan.
“Banyak anggota Bapemperda yang usulkan hal itu. Intinya supaya lebih pro rakyat dan pemerataan pembangunan seperti program Presiden membangun Indonesia dari Pesisir,” ujarnya. (opa)
