TIMIKA, (timikabisnis.com) – Anggota Komisi  C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, Propinsi Papua, Sasiel Abugau, berharap kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) Covid-19 kabupaten Mimika dalam penyaluran bantuan sembako selama masa tanggap darurat harus adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

“Memang ada laporan dari masyarakat khususnya masyarakat asli yang tinggal di pinggiran kota sudah ada yang menerima bantuan sembako, namun ada juga pengakuan dari beberapa warga masih belum merata kesemua masyarakat. Yang sudah menerima mereka senang, namun kasihan yang belum menerima mereka merasa dianaktirikan. Jadi mohon bantuan dari pemda selama pembatasan ini harus mendistribusikan secara merata, yang belum segera sehingga warga tidak berkeliaran ke kota atau ke tempat tempat keramaian,”tegas Sasiel Abugau saat ditemui di kantor DPRD Mimika, di Jalan Cendrawasih SP 2, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu (25/4) siang tadi.

Sasiel Abugau yang juga merupakan tokoh masyarakat Amungme serta politis dari PDI Perjuangan ini mengaku bantuan dari pemkab Mimika sangat dibutuhkan masyarakat, dan lebih khusus masyarakat kecil yang ada di kampung kampug.

“Warga mendukung imbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah atau membatasi aktifitas dari jam 06.00 WIT sampai jam 14.00 WIT, tapi mereka juga mengeluh karena dengan pembatasan aktifitas mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan harian. Karena itu, imbauan untuk tinggal dirumah juga harus dibarengi dengan ketersediaan pangan untuk bisa bertahan hidup,”keluhnya.

Dirinya mengakui, dengan kondisi ekonomi Indonesia akibat Covid-19 ini telah memporak porandakan berbagai sendi sendi ekonomi masyarakat. Kondisi ini bukan saja dialami  secara nasional, tetapi hingga ke pelosok pelosok negeri dan dikampung kampung warga sangat merasakan.

“Ekonomi anjlok, dengan nilai beli seluruh hasil pertanian dan perkebunan yang biasanya menjadi andalan masyarakat di kampung untuk kebutuhan hidup sehari hari semakin lesu. Walaupun hasil kebun dan pertanian ada tapi yang membeli juga semakin berkurang. Dan satu satunya harapan masyarakat di kampung adalah adanya bantuan bahan makanan untuk bisa bertahan hidup selama masa krisis akibat Covid-19,”ungkapnya.

Sasiel mengusulkan, bila pemerintah daerah atau TGTPP masih kurang dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari, baiknya Eksekutif dan Legisltaif duduk bersama dan membahas dan menyepakati pergeseran anggaran tahun 2020.

“Sejak Maret dan sampai saat ini dan beberapa bulan kedepan, pasti ada program yang tidak berjalan atau bukan prioritas seperti infrastruktur ataupun kegiatan lainnya seperti pelaksanaan PON XX yang ditunda untuk dialihkan untuk penanganan bencana Covid-19,”katanya.

Karena pandemi Covid-19 ini merupakan wabah nasional, sehingga Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pemerintah Propinsi maupun daerah untuk mengalihkan anggaran yang tidak jadi dilaksanakan untuk dialihkan ke penanganan wabah virus corona.

“Presiden sudah menjamin Gubernur, Bupati untuk mengambil langkah cepat dalam menangani berbagai dampak dari Covid-19, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat,”ucap Sasiel. (opa)