Elfinus berjanji akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat. Perjuangan itu ditandai dengan hadirnya Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS)
Timika (timikabisnis.com) – Tokoh Muda sekaligus politisi asal Amungme, Elfinus Omaleng menjelaskan selama ini PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) telah mengeruk begitu banyak kekayaan alam dari Tanah Amungsa dan Bumi Kamoro ini. Ada cukup banyak hasil tambang yang hingga hari ini Freeport belum buka kepada masyarakat pemilik hak ulayat.
“ Gunung orang Amungme diatas itu kaya raya dengan berbagai jenis hasil tambang yang bisa kasih makan seantero dunia ini. Sampai sekarang perusahaan belum terbuka dan kasihtahu kepada masyarakat Amungme dan Kamoro termasuk kepada Pemerintah Republik Indonesia apa saja yang mereka ambil dari gunung milik orang Amungme ini. Saya tahu dan saya akan terus gugat Freeport,” tegas Elfinus.
Dia mengatakan selama ini Freeport hanya sampaikan hasil tambang yang dapatkan selama ini hanya tembaga dan emas. Sedangkan yang lainnya perak, uranium, dan masih banyak yang lain mereka harus sampaikan terbuka kepada masyarakat dan pemerintah.
Dengan pengambilaihan kepemilikan oleh Indonesia, sebaiknya pemerintah melalui PT Inalum bisa duduk bersama masyarakat pemilik hak ulayat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi bersama para ahli untuk membuka seterang-terangnya apa saja yang perusahaan ambil selama ini.
Gunung peninggalan leluhur Amungme ini kaya raya. Isi gunung baik dipermukaan maupun dalam tanah ada banyak kandungan logam berharga. Selama ini kekayaan ini dikeruk tanpa ada rasa penghargaan dan rasa hormat kepada mereka sebagai pemilik ulayat ini. Masyarakat Amungme Kamoro berpuluh-puluh tahun dibodohi oleh mereka yang berkuasa karena menyerahkan tanah, gunung, sungai, hutan milik masyarakat kepada perusahaan kapitalis kelas dunia ini.
“ Melihat kondisi saat ini saya menangis. Saya marah karena pemerintah maupun perusahaan tidak menghargai dan menghormati masyarakat pemilik hak ulayat. Bahkan masyarakat diberi “gula-gula” supaya jangan ribut, jangan buat kacau dan mengganggu operasional perusahaan. Sayang sekali kami dari hari kehari, bulan ke bulan, tahun ke tahun bahkan sudah puluhan tahun susah, meratap bahkan terus dibodohi oleh bangsanya sendiri karena tanah dan gunung sebagai Mama kami habis dikeruk untuk kepetingan bisnis,”terang Elfinus hingga menangis di depan SMAN 1 Timika, Jumat (12/4).
Elfinus berjanji akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat. Perjuangan itu ditandai dengan hadirnya Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) yang hingga kini terus berjalan. FPHS sudah menggelar demonstrasi di DPRD Mimika dengan tujuan meminta DPRD Mimika untuk membuat Perda Perlindungan hak-hak dasar dan hak ulayat masyarakat adat, tapi itu tidak bisa dikalukan karena tidak memilik dana cukup. Karena tidak ada kepastian, maka tim FPHS ke provinsi berkonsultasi dengan Gubenrur, wakil gubernur, sekada provinsi lalu ada jalan keluar. Gubernur memfasilitasi pertemuan dan menyetujui jika kepemilikan hak ulayat masyarakat adat Papua diatur dengan Perdasus dan Pergub.
Dengan dasar hukum seperti ini kata Elfinus, pihaknya akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat adat. Sebelumnya FPHS telah bertemu sejumlah menteri kabinet kerja dan para petinggi negeri ini, termasuk bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta. Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan kondisi riil saat ini, dimana mereka menghendaki masyarakat adat pemilik hak ulayat di area Freeport ini harus dihargai dan harus diakui setara dengan pemerintah sebagai pemilik atas tanah dan wilayah operasional perusahaan ini.
Depan para menteri dan Presiden Joko Widodo, Elfinus bertanya sejak beroperasi hingga saat ini pemerintah Indonesia dapat apa. Kalaupun ada nilainya sangat kecil , untuk itu dia meminta pemerintah pusat, provinsi jangan tutup mata mari berjuang sama-sama untuk masyarakat bahwa tambang harus mensejahterakan rakyat bukan sebesar-besarnya untuk kepentingan kapitalis.
Sebagai anak daerah Elfinus mengakui terus berjuang dan bersuara jika terpilih menjadi wakil rakyat bagi kepentingan masyarakat. Setelah itu saya akan kembali menjadi pemimpin di Papua entah itu bupati atau gubernur. Sebagai pemimpin harus terus berada ditengah masyarakat, membela kepentingan masyarakat yang selama ini menderita, tersandra, disakiti oleh orang-orang hebat di pemerintah maupun di perusahaan. Pemimpin harus selalu ada di Papua bukan kesana kemari berbulan-bulan tanpa ada kejelasan urusannya.
Elfinus mendesak agar Pemerintah Pusat, provinsi dan daerah bersama PT Inalum agar segera duduk bersama untuk membahas semua persoalan yang ada di Freeport. Persoalan di Freeport bukan soal rupiah yang setiap tahun dikucurkan berapapun nilainnya, membuat masyarakat diam. Bukan itu sebetulnya, ada sejumlah soal yang sejak awal sudah salah sehingga perlu diluruskan bersama-sama. Belum lagi bicara soal pemberdayaan masyarakat lokal, masyarakat Mimika, masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia.
“ Saya harapkan pemerintah jangan diam, jangan tutup mata dan telinga, jangan tunduk terhadap perusahaan asing, jangan ada anggapan masalah tidak ada, jangan ada anggapan masyarakat di gunung dan di Timika sudah sejahtera. Tapi, mari kita bicarakan semua persoalan di perusahaaan yang selama ini tertutup rapat supaya publik tahu selama ini kita sudah dibodohi,” tegas Elfinus. (marus waka)
