Rombongan Komisi C DPRD Mimika foto bersama dengan Kepala Bappeda dan staffnya,Rabu (14/4)/Foto : husyen opq
TIMIKA, (timikabisnis.com) –Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Mimika, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika menyoroti sistem perencanaan pembangunan dari seluruh program kerja pemerintah daerah hanya terfokus di kota sementara di pedalaman dan pesisir terabaikan.
Sejumlah anggota dewan mengeluhkan hal tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Yohanna Paliling dalam acara tatap muka dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi C, pada Rabu (14/4).
Ketua Komisi C DPRD Mimika berharap kepada Bappeda untuk pembangunan median Jalan mulai dari Bundaran SP 2 hingga kantor Bupati yang saat ini dibangun dengan media jalan yang cukup tinggi untuk tidak lagi diusulkan di anggaran berikutnya, karena median jalan tersebut berisiko dan sangat rentan terjadinya kecelakaan.
“Pengerjaan Jalan Cendrawasih dan median jalan jangan diulang lagi diprogram untuk tahun anggaran berikut, mendingan dialihkan ke lokasi atau pembangunan lain. Sebab jalan cendrawasih ini sudah beberapa kali dilakukan perbaikan dan terkesan tidak rampung. Jangan menghabiskan uang begitu besar untuk kegiatan multi year, sementara di pesisir dan dipedalam dilupakan,”tegas Elminus B Mom.
Elminus mengakui, bahwa selama ini apa yang menjadi Pokok Pikiran (Pokir) dewan tidak diakomodir oleh pemerintah daerah, padahal itu aspirasi dari warga yang disampaikan ke dewan.
“Pokir ini kan aspirasi langsung dari warga saat kami bertemu mereka langsung di kampungnya, tapi tak pernah dihiraukan atau dijawab pemerintah. Malahan, banyak proyek miliaran hanya terfokus di kota, sementara Orang Asli Papua itu ada di pinggiran sana,”katanya.
Dirinya mengakui, dengan adanya tatap muka dengan Bappeda ii bersifat koordinasi sehingga ada sinkronisasi sehingga dalam pembahasan nantinya dengan DPRD tidak terjadi tarik ulur.
Suasana pertemuan antara Komisi C DPRD Mimika dengan Kepala Bappeda, Yohanna Paliling, Rabu (14/4)/Foto : husyen opa
Anggota Komisi C lainnya, Marthinus Walilo menegaskan dewan yang memiliki tugas pengawasan dari sisi politik kami mengawasi secara umum seluruh program yang sudah dikerjakan oleh OPD OPD, sehingga kalau ada temuan dilapangan bisa kami rekomendasikan untuk di proses hukum.
“Kami harapkan Bappeda dalam menyusun berbagai program perencanaan kabupaten Mimika harus memprioritaskan program yang ada keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OPA) karena itu sesuai amant Undang Undang Otsus. Harusnya seperti Kwamki Narama, SP SP dan pedalaman dan pesisir yang dihuni oleh OAP harus menjadi prioritas, pembangunan jangan hanay di kota saja,”tegas Walilo.
Saat ini kata Walilo, OAP butuh yang ada dipedalaman dan pinggiran kota butuh pelayanan kesehatan yang maksimal, pendidikan serta perumahan
“Fakta saat ini, yang di kota saja terasa ada pembangunan, tapi di pedalaman tidak ada sama sekali. Bidang kesehatan tidak ada petugas di pedalaman, guru tidak ada ditempat tugas. Hal semacam ini harus bisa menjadi perhatian serius Bappeda untuk meloloskan program atau usulan yang menyentuh OAP. Infrastruktur pendidikan yang hanya dinikmati dan dirasakan oleh sekolah negeri, sementara swasta sama sekali tidak mendapatkan perhatian,”keluhnya
Yulian Salossa meminta agar Bappeda dalam membuat perencanaan yang terukur dan tepat sasaran yang bisa menyentuh seluruh masyarakat Mimika dari kota hingga kampung kampung.
“Sebuah perencanaan itu harus betul betul terukur dan harus menyentuh ke semua lapisan masyarakat, anggaran untuk kota ini besar sekali dan sangat lux. Bahkan fakta dilapangan beberapa proyek besar di kota Timika cara kerjanya amburadul. Habis kerja dan belum selesai sudah bongkar lagi, ini harus menjadi evaluasi sehingga kedepan tidak salah dalam sebuah perencanaan,”kata Salossa.
Anggota Komisi C lainnya, Drs Leonardus Kocu menyayangkan tidak adanya data akurat untuk mengukur sebuah capaian kinerja OPD OPD terhadap seluruh program yang telah dikerjakan.
“Kita hanya bicara tapi faktanya kita tidak punya data yang akurat, lalu dewan mau buat apa. Setidaknya Bappeda itu menyajikan dan menyiapkan data dan diberikan kepada dewan sebagai bahan untuk melakukan fungsi pengawasan. Ini seperti kita kembali ke jaman batu, apa yang kita mau awasi,”tegasnya.
Kocu menginginkan harus ada deadline atau waktu kerja dari sebuah program yang diusulkan oleh OPD tehnis.
“OPD itu harus punya Flo, mulai besaran anggaran dan deadline waktu itu harus jelas. Kita kerja dengan gaya seperti ini kapan kita maju, kita harus punya alasan atau plan yang baik sehingga punya alat ukur sehingga capaian sebuah program itu benar benar berhasil sesuai yang diharapkan,”keluh Kocu.
Selain beberapa hal yang menjadi konsen komisi C yang mengemuka dalam pertemuan tersebut, sejumlah anggota dewan meminta agar Bappeda tidak asal main coret tentang pokok pikiran yang diusulkan dewan. (opa)
