MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah, terus memperkuat penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.
Hingga November 2026, sebanyak 3.808 ASN di lingkungan Pemkab Mimika telah mengikuti profile assessment atau penilaian profil talenta. Sementara itu, 1.229 ASN lainnya tercatat belum mengikuti proses penilaian tersebut.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan hal itu saat membuka sosialisasi penerapan manajemen talenta ASN di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Rabu (11/11/2026).
Menurut Rettob, penerapan manajemen talenta merupakan langkah strategis dalam membenahi sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam pemetaan potensi, kompetensi, dan kinerja ASN.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 1.039 peserta dari berbagai jenjang jabatan. Sebanyak 250 pejabat eselon II dan III hadir secara langsung di Aula BPKAD, sementara 500 pejabat eselon IV mengikuti kegiatan melalui Zoom. Adapun 289 peserta lainnya menyaksikan melalui siaran langsung YouTube Pemerintah Kabupaten Mimika.
Rettob menjelaskan, Pemkab Mimika sebelumnya telah melaksanakan sejumlah tahapan uji kompetensi bagi pejabat manajerial, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga pejabat eselon III dan IV.
Ia menegaskan, manajemen talenta bukan sekadar proses penilaian pegawai, melainkan instrumen penting untuk memastikan pengembangan karier dan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan program kerja yang baik, tetapi juga kualitas aparatur yang menjalankan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Pemkab Mimika berkomitmen membangun sistem manajemen talenta yang objektif, terukur, dan berkesinambungan. Melalui sistem tersebut, setiap ASN diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kemampuan, sekaligus memperoleh jabatan sesuai kapasitas dan kompetensinya.
Rettob juga menegaskan bahwa pola penempatan dan pengangkatan ASN ke depan harus mengedepankan hasil penilaian kompetensi melalui sistem kepegawaian, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif pimpinan daerah.
“Sekarang untuk menentukan jabatan, bukan saya yang memutuskan. Saya hanya melantik. Yang menentukan seseorang menduduki posisi A, B, atau C adalah hasil penilaian melalui sistem kepegawaian,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa seluruh proses pengangkatan, pengembangan karier, hingga penempatan ASN harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi.
Rettob menekankan, jabatan dalam pemerintahan harus diberikan kepada aparatur yang memiliki kemampuan, potensi, dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Karena itu, praktik penempatan berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan, primordialisme, maupun kepentingan kelompok tertentu harus dihindari.
“Penempatan ASN harus berdasarkan kompetensi, potensi, dan integritas. Bukan karena hubungan kekerabatan, primordialisme, ataupun kepentingan tertentu,” tandasnya.(Liddya Bahy)
