MIMIKA,(timikabisnis.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026, sekaligus membahas rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang keberatan, pembatalan, dan penanganan sanksi administratif pajak dan retribusi daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bapenda Mimika, Selasa (20/10/2026), ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sekretaris Bapenda Mimika, Hendrikus Setitit, mengatakan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diberikan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hasil survei ini diharapkan tidak hanya menjadi laporan administrasi, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain mengevaluasi kualitas pelayanan, forum tersebut juga bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi dari masyarakat serta para pemangku kepentingan terkait rancangan regulasi perpajakan daerah.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme penyelesaian keberatan, pembatalan, serta penanganan sanksi administratif bagi wajib pajak.
Staf Ahli Bupati Mimika, Fransiskus Bokeyau, menegaskan bahwa kebijakan perpajakan daerah harus mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan wajib pajak.
“Dengan adanya peraturan yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten, kita dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” tegasnya.
Ia juga meminta Bapenda Mimika bersama perangkat daerah untuk mencermati setiap masukan yang disampaikan dalam forum tersebut. Hal ini penting agar hasil kajian dan rancangan peraturan yang disusun memiliki kualitas yang baik, dapat diterapkan secara efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta penguatan pengawasan dapat berjalan beriringan.
“Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, adil, dan transparan guna mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya.(Liddya Bahy)
