MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika mengapresiasi rencana penyerapan pangan lokal untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DTPHP Kabupaten Mimika, Haris Sudarmono, menilai program MBG dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi hasil produksi petani lokal, terutama ketika terjadi peningkatan produksi setelah masa panen.
“Setelah produksi meningkat, masyarakat justru agak kesulitan dalam memasarkan produknya. Karena itu, kami sangat berterima kasih dengan adanya rencana pengambilan pangan lokal untuk kebutuhan MBG,” kata Haris saat ditemui wartawan di Hotel Cartenz Timika, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Haris, selama ini DTPHP terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui berbagai program bagi petani. Namun, peningkatan produksi belum selalu diikuti dengan tersedianya pasar yang mampu menyerap seluruh hasil panen.
“Petani setelah panen kurang terserap oleh pasar. Mereka kemudian kembali kepada dinas yang memberikan program dan meminta dicarikan pasar,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pertanian di Mimika. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu mendorong peningkatan produksi, tetapi juga memastikan hasil pertanian memiliki akses pasar.
Selama ini kata dia, penyerapan hasil pertanian juga telah dilakukan melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika. Namun, keterbatasan anggaran membuat seluruh hasil produksi petani belum dapat terserap secara optimal.
Karena itu, Haris berharap program MBG dapat menjadi salah satu peluang untuk memperluas pasar bagi produk pertanian lokal Mimika.
Ia menegaskan, pangan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut tidak hanya terbatas pada beras. Berbagai komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani lokal juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.
“Pangan itu bukan hanya beras. Pangan lokal juga merupakan bagian dari ketahanan pangan yang harus kita jaga,” katanya.
Haris menambahkan, upaya penyerapan dan pemasaran pangan lokal di Mimika telah dilakukan selama beberapa tahun. Dinas Ketahanan Pangan turut membantu petani memasarkan hasil produksi melalui kios pangan, pasar murah hingga pasar keliling.
“Dinas Ketahanan Pangan hampir setiap hari menampung hasil pertanian dan memasarkannya melalui berbagai kegiatan,” jelasnya.
Menurut Haris, keberadaan program MBG dapat memperkuat upaya tersebut apabila terdapat sinergi antara pemerintah daerah, petani dan pengelola program.
Dengan adanya kepastian penyerapan, peningkatan produksi pertanian yang selama ini didukung melalui berbagai program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada tahap panen. Hasil pertanian petani lokal diharapkan dapat terus terserap pasar sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Mimika.
Secara terpisah,Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Papua, Djimmy Yomaiwi Douw, mengatakan pelaksanaan program pemenuhan gizi di Papua harus disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menurut Douw, masih terdapat anak-anak di sejumlah wilayah yang membutuhkan intervensi gizi karena belum memperoleh asupan makanan bergizi secara memadai.
“Kalau kita turun langsung ke kampung-kampung, kita melihat masih banyak anak yang membutuhkan intervensi gizi. Bahkan ada anak-anak sekolah yang baru pertama kali merasakan atau mengonsumsi jenis makanan tertentu, termasuk buah,” ungkap Douw usai meluncurkan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (2/10/2026).
Douw mengatakan program pemenuhan gizi juga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas apabila melibatkan masyarakat setempat dalam penyediaan bahan pangan.
Ia mendorong setiap dapur SPPG menggandeng masyarakat dan pelaku usaha setempat sebagai pemasok bahan makanan, seperti telur, sayuran, serta berbagai hasil pertanian dan pangan lainnya.
“Setiap dapur SPPG harus melibatkan banyak pemasok. Kalau satu dapur membutuhkan telur, sayur, dan bahan pangan lainnya setiap hari, maka sebisa mungkin kebutuhan itu dipenuhi dari masyarakat sekitar,” ujarnya.
Menurut Douw, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk SPPG dapat menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan produksi sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari program pemerintah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah, khususnya instansi yang menangani sektor pangan dan pertanian, untuk bersama-sama menghitung kebutuhan bahan pangan masing-masing SPPG.
Dengan perencanaan tersebut, kebutuhan dapur SPPG dapat disesuaikan dengan kemampuan produksi masyarakat setempat.
“Kalau bahan lokal bisa dipasok dari masyarakat sekitar, orang tua membawa sayur, telur, atau hasil pertanian mereka ke sini, kemudian bahan tersebut digunakan untuk memenuhi makanan anak-anak. Dengan begitu, program gizi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.(Anis Batalotak)
