MIMIKA,(timikabisnis.com) – Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Dessy Putrika, SE, menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dessy meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika tidak hanya melakukan evaluasi secara administratif, tetapi juga berani menerapkan sistem reward and punishment berdasarkan capaian kinerja masing-masing OPD.
Menurutnya, OPD yang mampu bekerja maksimal dan mencapai target yang telah ditetapkan patut mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, OPD yang kinerjanya belum maksimal harus mendapat evaluasi dan pembinaan, bukan terus diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan capaian kinerjanya.
“Kalau kinerjanya bagus perlu diberikan reward, kalau tidak bagus harus diberikan punishment,” tegas Dessy Putrika kepada timikabisnis.com, Jumat (4/9/2026)
Ia mengatakan, penghargaan bagi OPD yang berkinerja baik dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk penambahan anggaran, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), maupun insentif.
Namun, Dessy menekankan bahwa pemberian reward harus memiliki dasar penilaian yang jelas, objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Reward itu kompensasinya melalui pemberian penambahan anggaran atau lainnya buat OPD yang dianggap berhasil. Dan pemberian itu harus berdasarkan penilaian kinerja,” ujarnya.
Selain mengevaluasi OPD, Dessy juga mengingatkan para pegawai agar meningkatkan disiplin dan kinerja. Pimpinan OPD, kata dia memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan bawahannya sekaligus memberikan perhatian kepada pegawai yang menunjukkan kinerja baik.
Menurutnya, aspek kedisiplinan, termasuk absensi, juga perlu menjadi bagian dari evaluasi kinerja aparatur.
Dessy menilai penerapan sistem penghargaan dan sanksi berbasis kinerja penting untuk mendorong aparatur pemerintah bekerja lebih profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan agar TPP tidak hanya dipandang sebagai hak yang diterima setiap pegawai, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas dan pencapaian target organisasi.
Karena itu, Politisi Demokrat itu beharap Bupati dan Wakil Bupati Mimika melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja seluruh OPD.
Evaluasi tersebut, menurut Dessy, perlu mencakup capaian program, realisasi target, kualitas pelayanan publik, kedisiplinan, serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
“Yang bekerja bagus harus dihargai. Tetapi kalau kinerjanya tidak bagus, tentu harus ada evaluasi dan tindakan sesuai ketentuan. Jangan sampai yang bekerja maksimal disamakan dengan yang tidak maksimal,” tegasnya.
Dessy berharap kebijakan berbasis kinerja tersebut dapat menciptakan budaya kerja yang lebih kompetitif dan berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Ia menambahkan, evaluasi kinerja bukan semata-mata untuk memberikan sanksi. Evaluasi juga penting sebagai bahan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui OPD mana yang membutuhkan pembinaan, perbaikan manajemen, maupun peningkatan kapasitas aparatur,serta pengurangan anggaran tahun berikutnya bagi OPD yang tidak maksimal bekerja.
Dengan demikian, kata Dessy Putrika, pemberian penambahan anggaran, TPP, maupun insentif diharapkan benar-benar mencerminkan kinerja dan kontribusi masing-masing OPD, sekaligus mendorong seluruh perangkat daerah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Mimika.(Anis Batalotak)
