MIMIKA, (timikabisnis.com)– Pemerintah kabupaten Mimika melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) gelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko (penyusunan SP dan SOP) bidang pelayanan perizinan serta MPP Mimika, Selasa (2/12/2025).
FGD yang berlangsung di Hotel Front One, Jalan Hasanuddin Mimika dihadiri para pimpinan OPD, Unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Akademisi serta menghadirkan Nara sumber dari Universitas Muhammadiyah Purworejo dan Tim Ahli Sinergi visi utama Yogyakarta.
Mewakili Bupati Mimika, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hinndom mengatakan penyusunan dokumen SP bukan hanya kegiatan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat perwujudan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta pencitraan iklim investasi yang lebih baik di kabupaten Mimika.
Sebagaimana tertuang dalam RPJMD kabupaten Mimika tahun 2025-2029, kita memiliki visi besar yakni terwujudnya Mimika yang responsif, enerjik, transparan, terampil, objektif dan berdaya saing menuju gerbang emas.
” Penyusunan standar pelayanan penanaman modal pada hari ini sangat sejalan dengan visi tersebut, karena seluruh alur, biaya, dan waktu layanan disampaikan secara terbuka kepada publik melalui pedoman kerja yang jelas dan berbasis kompetensi,s sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi para pelaku usaha,” ucapnya.
Seluruh nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membuka peluang investasi yang produktif dan berkeadilan bagi masyarakat Mimika.
Kegiatan ini juga, ungkapnya, sekaligus mendukung enam misi pembangunan kabupaten Mimika, yakni:
1. Meningkatkan kualitas ASN melalui penyusunan SOP/SP yang mendorong profesionalisme dan pemanfaatan teknologi.
2. Memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan melalui perizinan yang cepat dan pasti.
3. Mewujudkan keterbukaan informasi dengan memberikan kejelasan syarat, proses, waktu, dan biaya layanan.
4. Mendorong pemerataan pembangunan, terutama dengan mempercepat masuknya investasi sektor dasar hingga ke wilayah terpencil.
5. Mewujudkan Mimika cerdas, melalui peningkatan kesempatan ekonomi yang berdampak pada pendidikan dan kualitas SDM
6. Membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan.
Dengan demikian, kata Evert, penyusunan dokumen SP bukan hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi menjadi instrumen strategis dalam percepatan pembangunan kabupaten Mimika.
Lanjut dikatakan, pelayanan publik adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, komitmen kita bersama tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan secara konsisten di lapangan.
” Mari kita bekerja bersama, menjaga semangat perubahan, dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik untuk seluruh masyarakat di kabupaten Mimika tercinta ini,” pungkasnya. (Lyddia Bahy).
