MIMIKA, (timikabisnis.com) – Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun mengaku prihatin dengan konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi belakangan ini pada Sekolah Dasar Inpres Nawaripi Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.
Dimana polemik dualisme kepemimpinan pada sekolah tersebut menyebabkan kegaduhan hingga bedampak pada psikologi anak-anak di sekolah tersebut.
Dirinya mengatakan adanya dua kepala sekolah ini menimbulkan kegaduhan dan kondisi yang tidak kondusif pada kondisi sekolah baik internal guru maupun anak-anak didik di sekolah tersebut.
Kedua kepala sekolah ini, kata Norman, masing-masing memiliki Surat Keputusan (SK) dari Bupati dan satu lagi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui nota dinas.
“ Saya lihat video yang beredar di media sosial, ada guru yang teriak-teriak di depan murid. Itu sangat tidak pantas dan mengganggu mental anak-anak,” kata Norman saat diwawancarai di Timika, Selasa (05/08/2025).
Sebab menurutnya, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak murid dalam mengenyam pendidikan bukan tempat dimana kenyamanan anak-anak dalam menimba ilmu menjadi terganggu.
” Siapa saja yang ditunjuk, kami terbuka untuk itu. Asalkan sosok yang ditunjuk benar-benar mewakili dan beradaptasi dengan masyarakat adat Nawaripi serta mengedepankan kepentingan pendidikan anak-anak asli setempat,” ucapnya lagi.
Karena pada kenyataannya, lanjut Norman, hampir tidak ada anak-anak asli setempat yang bersekolah di sana.
” Kami tidak mempersoalkan siapa yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Siapa saja yang ditunjuk kami terima asalkan dapat merangkul anak-anak asli setempat sehingga dapat menimba ilmu di sekolah tersebut,” tuturnya.
Melihat kenyataan yang terjadi, Norman meminta agar Bupati Mimika turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini dengan meninjau kembali kebijakan Dinas Pendidikan.
“ Saya minta pak Bupati untuk menertibkan ini. Kalau bisa, nota dinas yang dikeluarkan Kepala Dinas dibatalkan saja dan gunakan SK Bupati yang resmi. Ini demi kepentingan anak-anak dan masa depan pendidikan di Kampung Nawaripi,” terangnya.
Menanggapi permasalahan ini, sebelumnya bupati Mimika saat memimpin apel pegawai pada Senin (04/08/2025), menegur Kepala Dinas Pendidikan, Jeni Usmani.
” Selama pemerintahan kami, tidak boleh lagi ada nota tugas. Ini sudah saya sampaikan berulang-ulang ini. Masa nota tugas bisa mengalahkan SK bupati, SK gubernur?” tegurnya.
Ia menambahkan, bahkan sebagai bupati sekalipun tidak bisa asal memindahkan pegawai ke dinas lain. Selama ini banyak pegawai yang meminta untuk dipindahkan, tetapi bupati menolak tegas. (Lyddia Bahy)
