Anggota DPRD Mimika dari Komisi C, Leonardus Kocu/Foto : dok
Timika, (timikabisnis.com) – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika Perlu sedini mungkin menyiapkan atau membuka Balai Latihan Kerja (BLK) demi mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Diharapkan dengan hadirnya BLK mampu melahirkan SDM yang berkompeten yang memiliki skiil sesuai kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha, mengingat Mimika sebagai kota industri dan jasa bagi Propinsi Papua Tengah (PPT).
Anggota DPRD Mimika, Leonardus Kocu, mengatakan, kehadiran BLK di Mimika sangat penting sebagai salah satu wadah untuk membentuk SDM pencari kerja (Pencaker) yang berkompeten sehingga nantinya mampu bersaing di dunia kerja.
“Saya membaca di media, jumlah pencari kerja (Pencaker) tiap tahun terus mengalami kenaikan. Kalau di tahun 2021 itu hanya sekitar 7.000-an, di 2022 naik sekitar 8.000-an, maka pemerintah tidak hanya mengumpulkan datanya saja, tetapi harus berpikir bagaimana solusinya,”ungkap anggota DPRD Mimika, Leonardus Kocu kepada Wartawan saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Kamis (2/2/2023).
Menurut Leo Kocu, persoalan yang terjadi di Mimika juga sama seperti di daerah lain. Sebab, peluang kerja sedikit, sementara setiap tahun Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta meluluskan banyak sarjana. Artinya, jumlah pencaker akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Maka, tingkat pengangguran juga akan terus bertambah.
“Maka, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus berupaya bagimana untuk memanggil PT FI dan Privatisasi, untuk mengevaluasi peluang kerja. Sebab, dalam hal ini Pemda harus cari solusi. Jika, perusahaan beralasan tenaga kerja lokal kurang berpengalaman atau minim skiil, di situlah peran pemerintah untuk bagaimana menghidupkan kembali di BLK,” saran Leo Kocu.
Ketua Fraksi Perindo DPRD Mimika ini menyarankan kepada Pemerintah untuk perlu melihat potensi apa yang dimiliki Mimika, nantinya bisa mendatangkan investor baru untuk berinvestasi di Timika. Dengan begitu, akan adanya peluang lapangan kerja baru.
“Maka Disnakertrans harus proaktif, mengundang semua perusahaan untuk meng-update kebutuhan tenaga kerja di setiap perusahaan. Saya pikir dengan adanya 51 persen saham pemerintah di PTFI, maka intervensinya bisa lebih kuat,”ungkapnya. (*opa)
