Timika (Timikabisnis)– Sekjen Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak Papua), Johan Rumkorem, meminta aparat penegak hukum (APH) menyelidiki aliran dana ke setiap koperasi di Kabupaten Mimika. Sebab menurutnya ada sejumlah koperasi fiktif yang tetap dialiri kucuran dana yang tidak sedikit.

“Berdasarkan laporan masyarakat di lapangan, ada beberapa koperasi yang sudah tidak aktif, tetapi dananya masih ada. Masa’ koperasinya tidak ada di lokasi tetapi setiap tahun dianggarkan?” ungkapnya kepada media, Rabu (28/09/2022).

Ia meminta APH merespon laporan masyarakat ini agar uang rakyat tidak disalahgunakan sejumlah oknum di dinas terkait. “Segera usut tuntas laporan masyarakat ini. Apalagi ada kegiatan Gerbang Mas di koperasi yang bersumber dari dana Otsus. Nilainya cukup besar, dua milyard rupiah nilainya,” bebernya.

Lagi kata Johan, bukan hanya sumber dana Otsus saja, tetapi ada beberapa dana yang bersumber dari pendapatan lainnya. “Ada laporan dari masyarakat begini, coba tolong bilang ke teman-teman aktifis anti korupsi. Tolong cek dulu koperasi di Mimika. Masa’ ada koperasi yang macet, tetapi setiap tahun kok dianggarkan? Ada koperasi yang tidak ada sama sekali kegiatannya, tetapi anggaranya juga ada, kenapa sampai begitu?” sorotnya.

Menurut Johan, ada laporan juga dari masyarakat bahwa, ada pembelian speed boat di Poumako, tetapi dananya dari koperasi. “Sekarang pertanyaanya begini, kira-kira di Poumako ada koperasi tidak? Lalu siapa yang kelola koperasi itu? Harus jelas! Karena masyarakat bertanya-tanya soal kegiatan itu,” tegasnya.

Menurutnya setiap pendanaan harus jelas siapa yang terima dan peruntukkannya harus sesuai, sehingga tidak terkesan dana koperasi digunakan sewenang-wenang, atau sesuka hati oknum tertentu saja. “Masa’ penetapan anggaran setiap tahun dengan program yang tidak jelas? Ini namanya perencanaan fiktif! Jadi, harus jelas,” sorotnya tajam.

Johan mengkritisi pembelian speed boat yang nilainya Rp 2 milyar. Menurutnya jumlahnya terlalu besar untuk bantuan bagi sebuah koperasi. Apalagi ada kesan speed boat hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Seharusnya dana fantastis itu bisa digunakan untuk pengembangan SDM personil koperasi, sehingga manfaatnya lebih terasa ke akar rumput.

“Dana itu untuk siapa? Dan siapa yang kelola koperasi itu? Kami meminta supaya pihak APH segera selidiki laporan masyarakat ini hingga tuntas,” tandasnya. (tim)