Ketua Komisi A DPRD Mimika, Daud Bunga,Sh didampingi anggota Komisi lainnya, Nathniel Murip, Yan Sampe, Reddy Wijaya, Marthinus Walilo saat menyerahkan aspirasi tenaga honorer yang tidak diakomodir dalam K2 beberapa waktu lalu kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mimika (BKPSDM) kabupaten Mimika, Drs Ananias Faot,M,Si/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Dari hasil kunjungan pengawasan ke Badan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mimika (BKPSDM) kabupaten Mimika, selain ingin mendapatkan penjelasan secara detail terkait permasalahan pengangkatan formasi 600 K2 yang menuai protes, juga mendapatkan kabar baik bahwa Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH telah mengajukan surat permohonan untuk pengusulan 1.000 CPNS untuk kabupaten Mimika.
Komisi A menyambut baik dan menyatakan siap mensupport permohonan Bupati Mimika terkait pengusulan pengangkatan 1.000 CPNS, hal ini tentunya dapat menjawab persoalan yang terkait masih ada tenaga honorer yang belum terakomodir dalam pengangkatan 600 K2 beberapa waktu lalu yang kini terus diperjuangkan.
“Setelah mendengarkan secara jelas dan rinci terkait persoalan masih adanya tenaga honorer yang belum terakomodir dalam K2 kemarin, semoga dengan adanya usulan dari Bupati ini bisa menjawab permasalahan bagi tenaga honorer yang belum terakomodir. Usualn dari bupati ini adalah hal positif, sehingga komisi akan siap mendukung dan bekerja sama untuk memperjuangkan hal ini sehingga bisa mengakomodir adik adik yang saat ini terus memperjuangkan agar bisa diakomodir dalam K2,”kata Daud Bunga,SH ketua Komisi A saat bertatap muka dengan Kepala BKPSDM Mimka Drs. Ananias Faot,M,Si di kantor BKPSDM di Jalan Sp 5, Timika, Jumat (5/8/2022).
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi A, Nathaniel Murib bahwa Bupati Mimika Eltinus Omaleng sudah memberikan hal positif dengan telah mengajukan dan mengirim surat kepada Kementrian Apartur Negara (Kemenpan) RI untuk mengusulkan formasi 1.000 CPNS untuk kabupaten Mimika, tentunya ini bila terealisasi maka dapat menjawab permasalahan tenaga honorer yang tidak diakomodir dalam K2 lalu.
“Dengan usulan 1.000 kuota CPNS untuk kabupaten Mimika sudah ada titik terang, hal ini sekaligus menjawab apa yang dituntut tenaga honorer yang tidak diakomodir dalam K2. Dewan siap bekerja sama dengan pemerintah dan kalau bisa buat komitmen bersama atau perjanjain sebagai jaminan agar semua honorer yang belum terakomodir bisa diangkat dari usulan tersebut,”ungkap Nathaniel.
Anggota Komisi A lainnya dari Fraksi Demokrat, Marthinus Walilo berharap persoalan pengangkatan 600 tenaga honorer menjadi K2 beberapa waktu lalu harus dikembalikan sesuai mekanisme dan prosedurnya. Dan mereka yang seharusnya kemarin mereka diangkat namun karena ada permainan sehingga mereka batal diangkat harus ada solusinya.
“Jangan proses pengusulan pengangkatan 600 tenaga honorer karena ada kepentingan, harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta syarat syarat administrasi. Kalau bisa mereka bisa diangkat baik melalui formasi umum maupun usulan 1.000 yang diajukan oleh bupati Mimika ke Kemenpan RI, ini harus ada solusinya sehingga mereka tidak lagi demo di DPRD,”tegas Walilo.
Foto bersama Komisi A DPRD Mimikadengan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mimika (BKPSDM) kabupaten Mimika Drs Ananias Faot,M,Si bersama seluruh staff /Foto : husyen opa
Walilo berharap selama maslaah pengangatan 600 tenaga honorer untuk menjadi K2 belum selesai jangan dulu ada penerima CPNS umum.
“Tolong maslaah 600 K2 ini selesai tuntas baru bisa ada penerimaan, tenaga honorer yang kemarin tidak diakomodir harus diangkat atau menjadi CPNS. Kalau tidak akan terus menjadi masalah, kasihan dengan mereka yang sudah mengabdi lebih dari lima tahun lalu mereka tidak diangkat,”keluhnya.
Sedangkan Yan Sampe,SE meminta harus ada solusi bagi para tenaga honorer yang kemarin belum terakomodir, mereka harus kita perjuangkan sehingga ada rasa keadilan terutama bagi anak anak asli Amungme dan Kamoro.
“Ada harapan baru dengan adanya usulan 1.000 CPNS oleh Bupati Mimika ditambah dengan kebutuhan PNS untuk mendukung pemerintah Provinsi Papua Tengah. Langkah dan terobosan bupati Mimika harus kita perjuangkan bersama sehingga dapat menjawab tuntutan tenaga honorer yang kemarin tidak diakomodir dalam K2,”tegas Yan Sampe.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mimika (BKPSDM) kabupaten Mimika , Drs Ananias Faot,M,Si mengatakan, untuk masalah yang kini lagi tren di Mimika yaitu adanya desakan agar usulan pengangkatan 600 tenaga honorer dalam K2 dipending sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Mimika selaku pimpinan daerah dan Penjabat Sekda dengan berkonsultasi dengan Kemenpan RI.
“Karena data pengusulan 600 K2 tersebut sudah masuk dan sedang diproses Kemenpan RI, namun karena diduga ada masalah sehingga Kemenpan RI kembalikan kepada daerah dalam hal ini Bupati selaku Pembina ASN. Kemenpan menjelaskan kalau memang ada permasalahan maka yang diusulkan saja yang memenuhi syarat sedangkan yang bermasalah dipending dulu, prinsipnya kami hanya menunggu petunjuk pimpinan daerah,”tegas Ananias.
Namun lanjut kata Ananias, untuk menjawab semua permasalahan terhadap tenaga honorer yang diduga bermasalah pada prinsipnya masih bisa dilakukan perubahan dengan catatan Bupat harus menyurati Kemenpan untuk dilakukan verifikasi ulang. Namun Bupati telah mengirim surat untuk mengusulkan 1.000 CPNS untuk diangkat tinggal menunggu jawaban.
“Bupati sudah punya niat baik dengan mengirim surat permintaan 1.000 untuk diusulkan untuk diangkat, namun harus ada surat pernyataan bahwa pemerintah daerah siap untuk membiayai anggaran bila 1.000 CPNS yang akan diangkat. Tentunya dengan menyesauikan kemampuan daerah, karena itu kami harap para tenaga honorer yang tidak diakomodir untuk bisa bersabar,”pintanya.
Lebih lanjut Ananias menjelaskan, bahwa dari pengangkatan tenaga honorer menjadi K2 beberapa waktu lalu sudah mengakomodir putra putri Amungme dan Kamoro (Mimika Wee), dengan rincian, putra putri Amungme sebanyak 206 orang, Kamoro atau Mimika Wee sebanyak 168 orang, Papua lainnya sebanyak 53 orang, Lahir Besar Papua sebanyak 10 oran, Lahir Besar Timika (Labeti) 41 orang dan lainnya 122 orang.
“Dan untuk total honorer di lingkup Pemkab Mimika dengan rincian bahwa tahu 2020 tenaga honorer berjumlah 3.719 orang, tahun 2021 sebanyak 2.987 dan pada tahun 2022 sebanyak 2.913. Dan sesuai instruksi pemerintah pusat untuk tahun 2023 tidak lagi ada perekrutan tenaga honorer, perekrutan tenaga honorer stop total”tegsnya.
Pada kesempatan rapat dengan Kepala BKPSDM Mimika, Ketua Komisi A didampingi semua anggota Komisi menyerahakn secara simbolis aspirasi dari para tenaga honorer yang tidak diakomodir pada K2 yang diserahkan pada saat demo beberapa waktu lalu di kantor DPRD Mimika. (opa)
