MIMIKA,(timikabisnis.com) – Demi mewujudkan sinergitas untuk membangun Kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika temui Dinas Pendidikan (Disdik) pada agenda pengawasan DPRK Mimika tahap I Tahun 2025.

Pada kunjungan kerja Komisi III yang membidangi Bidang Sosial, Budaya dan Kesejahteraan. Dalam agenda pengawasan tersebut, Rombongan Komisi III DPRK Mimika dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Herman Gafur, SE, didampingi Wakil Ketua Komisi, Adolf Omaleng, Sekretaris Komisi, Herman Tangke Pare, ST, dan Anggota lainnya, Benyamin Sarira, SP, Rampeani Rachman, S.Pd, Elias Mirip, SE, Frederina Matirani. Pada Kamis, (7/5/2025) yang dditeima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika, Jeny O Usmani di Kantor Dinas Pendidikan yang berada di Jalan Poros SP 5 Timika – Mimika – Papua Tengah.

Herman Gafur, Ketua Komisi III saat mengawali kunjungan tersebut mengatakan, Ini adalah kunjungan kerja perdana dari Komisi III DPRK Mimika dengan Dinas Pendidikan sebagai mitra kerja.

“Mudah mudahan langkah awal ini menjadi harapan kita untuk mewujudkan sinergritas untuk membangun Mimika secara bersama sama,” terangnya tegas.

Senada disampaikan, Anggota Komisi, Elias Mirip bahwa kehadiaran Komisi III di Dinas Pendidikan tentu sebagai mitra kerja, untuk mendengarkan realiasi angaran serta mendeangrkan kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan sebagai induk untuk mencerdaskan anak bangsa di Mimika.

Ia juga berharap Disdik untuk mengupdate data penerimaa manfaat (beasiswa), serta kriteria penerima beasiswa.

Sedangkan, Fredewina Matirani Anggota Komisi III, Anggota DPRK dari mekanisme pengangkatan berharap Dinas Pendidikan memberikan perhatian serius di Wilayah pesisir.

Pada kesempatan yang sama, Benyamin Sarira meminta Dinas Pendidikan untuk menguraikan penggunaan dan BOS dan Bopda, temasuk pemerataan penempatan guru di sekolah negeri dan swasta.

Sementara Kpala Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika, Jeny O Usmani menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPRK Mimika ke Dinas Pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, Jeny Usmani menyampaikan realisai anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan termasuk kendala yang dialami.

“Untuk kontrak pelelangan pihaknya belum berkontrak, kecuali ada kontrak yang dengan istilah kontrak payung yakni pengadaa bama untuk makan minum OAP di sentra Pendidikan dan biaya transportasi tenaga guru di wilayah pedalaman dan Pesisir,” jelasnya.

Sedangkan proyek penunjukan langsung (PL), Lanjut Jeny Usmani bahwa Beberapa waktu lalu ada surat dari sekda bahwa semua PL itu lewat satu pintu sehingga belum ada PL yang jalan di Disdik.

“Untuk proyek PL ini saya merasa terintimidasi karena proyeknya sedikit tapi pengusahanya banyak. Jadi PL harus satu pintu tentu saya senang, Dan saya juga merasa tidak terganggu,” bebernya.

“Saya setuju dengan proyek PL harus satu pintu, jadi bagian sekretariat ini yang akan tentukan sesuai dengan penilaian penilaian yang dilakukan di pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Sedangkan kendala pelayanan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Kata Jeni Usmani, pertama adalah masalah keamanan di wilayah pegunungan dan transportasi udara.

“Kita ini Mitra, jika ada kendala, tolong tanya ke kami, jangan langsung ke koran,Kami juga mau untuk dikasih tau,” harapnya.

Dikatakan Kadisdik Jeny Usmani, Untuk pelayanan Pendidikan antara sekolah negeri dan swasta tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta dalam pelayanan Dinas Pendidikan.,”Cuma untuk mendirikan sekolah swasta itu ada aturan. Nah, jadi sekarang bayangan aja, mandatori yang harusnya 20 persen itu sampai hari ini Disdik belum pernah cukup mandatori,” katanya.

Lanjut katanya, Seolah olah Dinas Pendidikan kelola uang paling banyak. Padahal didalam uang yang 20 persen itu ada gaji guru, ada insentif, ada DAK Non Fisik, jadi Non Fisik itu ada BOS, belum Bopda, belum sertifikasi, belum tunjangan lain. Itu hak guru yang harus kami bayarkan.

“Untuk data nanti akan kami susulkan. Anggran 20 persen dari APBD itu dipake untuk apa saja,” terangnya.

Ia menjelaskan, dalam Permendikbud nomor 36 tahun 2014 itu, untuk mendirikan sekolah swasta itu ada kriteria kriteria yang harus dipenuhi oleh pengelolaan sekolah.

Menanggapi pemaparan Kadis pendidikan pada kegiatan tersebut, Sekretaris Komisi III,Herman Tangke Pare menyoroti soal keamanan dan transportasi.

“Terkait transportasi dan keamanan ini perlu kita serius perhatiakan bersama. Pelayanan transportasi ini yang harus kita maksimalkan,”ujarnya.

Sementara Rampeani Rachman menyampaikan terima kasih atas pemaparan yang luar biasa pada kunjungan perdana Komisi III DPRK Mimika.

“Sangat luar biasa, data yang sudah sudah terima untuk dipelajari. Sebagai mitra diharapkan untuk terus bangun komunikasi yang baik untuk memajukan pendidikan di Mimika, bukan hanya kuantitas tapi kualitas pendidikan harus jadi prioritas,”pesanya tegas.

Sementara Ketua Komisi, Herman Gafur mengatakan, Kunjuangan kerja ini dilakukan selama 5 hari dengan 8 OPD Prioritas mitra Komisi III.

Kunjungan Komisi III ke Dinas Pendidikan untuk mengetahui realisasi anggaran dan kendala yang dihadapi.

“Hari ini kami bersyukur, kunjungan ini kita dapatkan semua data yang kita butuhkan,yang pertama tentang realisasi APBD,” terangnya.

Ia berharap agar pemerintah daerah percepat melihat persoalan, karena ini juga akan menghambat kinerja OPD OPD yang ada, agar harapan masyarakat atas manfaat dari APBD 2025 itu cepat dilaksanakan.

Sementara persoalan yang dipaparkan Dinas Pendidikan ini kata Herman Gafur, Ini tentu harus jadi atensi karena selama ini mereka (Disdik) mengeluhkan tentang biaya transportasi tenaga guru.”Oleh karena itu semoga aset aset daerah itu bisa dimanfaatkan secara baik, supaya persoalan ini bisa teratasi,”tegasnya.

Sementara persolan keamanan,kata Dia, Hal ini diharapkan untuk duduk bersama dengan semua stakeholder yang ada supaya keamanan dan kenyamanan para guru yang bekerja di wilayah pesisir dan pegunungan harus betul betul terjamin, termasuk kesejahteraan para guru.

“Kita berharap Disdik betul betul menjadi tombak utama untuk mencerdaskan generasi Mimika.

Prinsipnya bahwa kita apresiasi keterbukaan data yang ada di Dinas Pendidikan dan mereka berharap sinergritas diantara kita ini betul betul kita maksimalkan,” ungkapnya.

Persoalan Pendidikan tidak bisa dibebankan hanya Disdik. Ada beberapa Mitra Komisi III yang seharusnya bersama sama, diantaranya ada SDM, dan Mimika ini ada lembaga yang mengelola dana pendidikan dari CSR dari PTFI.

“Jadi dalam waktu dekat ini kita akan panggil mereka atau kita kunjungi mereka. Supaya kita tau yang mendapatkan asas manfaat, baik lewat lembaga maupun Pemerintah itu harus betul betul punya pemahaman yang sama sehingga harapan kita apa yang menjadi komitmen kita dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para guru betul betul mampu kita wujudkan secara bersama sama di daerah ini,”tegasnya.

Dijelaskan Herman Gafur, Pihaknya akan tindak lanjuti, benar engga data yang kita terima ini pada saat kunjung kerja lapangan.

“Kita akan tindak lanjuti, benar engga data yang kita terima ini pada saat kunjung kerja lapangan,” pungkasnya.(Red)