MIMIKA, (timikabisnis.com)– Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menggelar sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), penyerahan sertifikat ISO 27001 dan peningkatan pelayanan publik melalui identitas kependudukan digital, Rabu (27/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swiss Bellin, diikuti para peserta dari Organisasi Perangkat Daerah, Puskesmas, instansi vertikal serta mahasiswa politeknik Amamapare dan Nara sumber dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, H. Patury.
Dalam sambutannya, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan setiap tahun semua Pemerintah daerah dinilai, diaudit terkait sistem manajemen keamanan informasi.
Kabupaten Mimika, tahun lalu baru mendapat nilai 2 dari maksimum nilai 5. Penilaian ini dilihat dari minimnya keterlibatan perangkat daerah ataupun instansi-instansi vertikal yang meng-output data ke Disdukcapil.
” Ini masih kurang, masih banyak dinas dan instansi vertikal yang juga harus mengakses data dengan sistem itu. Masih ada kesempatan,” ucap John.
Lebih lanjut Ia menghimbau agar OPD dan instansi vertikal untuk mulai serius melakukan hal ini. Semua itu tergantung niat dan kemauan.
” Semua itu tergantung niat dan kemauan. Itu persoalannya. Beberapa dinas sudah bisa melakukannya, masa yang lain tidak bisa? ” tegasnya.
Lagi katanya, Kita harus berbangga, karena di seluruh tanah Papua, hanya Mimika yang tiga OPD-nya sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Bapenda, ujarnya.
Johanes juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan senantiasa melakukan monitoring dan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk meraih sertifikat serupa.
” Semua OPD harus memiliki sertifikat ISO ini. Dan saya akan lakukan monitoring setiap hari. Tiga OPD sudah bisa, yang lain juga harus bisa,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ia juga menyinggung terkait capaian penghargaan kepada Pemkab Mimika sebagai daerah dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik.
” Ini penting bagi kita dan harus menjadi perhatian bersama. Apakah kita konsisten untuk itu. Kita harus jaga, karena SPM ini dinilai setiap saat,dan terimakasih untuk semua pihak yang telah bekerja dengan maksimal, ” timpalnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya juga telah membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) digital. Oleh karena itu MPP yang pertama di Papua ini tidak membuat Aparatur pemerintah untuk cepat puas malah dituntut untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
” Kita harus tetap bekerja keras untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Jangan main-main dalam melayani masyarakat, jika tidak mau melayani masyarakat lebih baik mundur,” ungkapnya. (Lyddia Bahy).
