MIMIKA, (timikabisnis.com) – Mengunjungi Kampung Naena Muktipura – Distrik Iwaka – Mimika – Papua Tengah, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas,S.Kom,tampung sejumlah aspirasi prioritas.
Sejumlah aspirasi/ keluhan warga dan pemerintah Kampung itu disampaikan kepada Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas ketika melaksanakan kegiatan pengawasan tahap II tahun 2025 yang bertempat di Kantor Kampung Naena Muktipura, Rabu (30/7/2025).
Dalam dialog berlangsung,berbagai persoalan disampaikan, mulai dari penyaluran bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, kebutuhan air bersih, rumah layak huni hingga kesejahteraan kader malaria.
Kepala Kampung Naena Muktipura, Lalu Sukri Rahman, mengungkapkan bahwa bantuan sosial dari pemerintah pusat kerap kali jatuh ke tangan yang tidak berhak.
“Ada penerima yang sudah tidak berdomisili di kampung, bahkan ada yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima aktif,” ujarnya.
Keluhan lain datang dari para kader malaria yang merupakan ibu-ibu pekerja di bawah lembaga Perdaki malaria. Sejak mulai bekerja pada 2021, delapan orang kader hanya menerima honor sebesar Rp500.000 per bulan, padahal mereka menangani 80 hingga 100 pasien malaria setiap bulan. Sementara kontrak kerja mereka berlangsung hingga 2030.
“Kami hanya menerima gaji lima ratus ribu rupiah per bulan. Sangat tidak sebanding dengan beban kerja kami yang berat,” ujar salah satu kader.
Masyarakat juga menyoroti minimnya akses terhadap air bersih. Hingga kini, sebagian besar warga masih mengandalkan air hujan dan sumur galian untuk kebutuhan sehari-hari, karena belum tersedia infrastruktur air bersih yang memadai. Mereka juga berharap adanya program bantuan rumah layak huni bagi warga Orang Asli Papua (OAP).
Menanggapi keluhan tersebut, Asri Akkas mengungkapkan, Segala masukan yang disampaikan ini akan dikawal. Ia juga mendorong, agar Warga lebih aktif menyampikan usulan melalui forum Musrenbang, agar bisa dimasukkan dalam anggaran kabupaten dan dikawal langsung oleh DPR.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam setiap perencanaan pembangunan di kampung-kampung.
“Penggunaan anggaran harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur. Jangan hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata,” tegasnya.
Kendati demikian, Ia mengatkan agar penggunaan Dana Desa serta pelaksanaan program Koperasi Merah Putih, agar benar-benar menyentuh dan memberdayakan masyarakat secara langsung.(Redaksi)
