MIMIKA,( timikabisnis.com) – Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan hari kedua, pada Kamis (8/5/2025) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika – Provinsi Papua Tengah, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mendapatkan pemaparan realiasi penyerapan anggaran tahun 2025 dan ingin mendengarkan kendala dalam pelayanan kesehatan yang dialami Dinkes.
Pada kunjungan kerja Komisi III DPRK Mimika yang membidangi Bidang Sosial, Budaya dan Kesejahteraan. Dalam agenda pengawasan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Herman Gafur, SE, didampingi Wakil Ketua Komisi, Adolf Omaleng, Sekretaris Komisi, Herman Tangke Pare, ST, dan Anggota lainnya, Yan Piterson Laly, ST, Benyamin Sarira, SP, Rampeani Rachman, S.Pd, Elias Mirip, SE, Frederina Matirani, Dominggus Kapiyau, Pada Kamis, (8/5/2025)
Kunjungan Komisi III ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, Reynold Ubra bersama staf di Kantor Dinas Kesehatan yang bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jalan Poros SP 3 Timika – Mimika – Papua Tengah.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra dalam paparanya menjelaskan realisai anggaran hingga Mei 2025 capai 17,14%.
Adapun sejumlah program prioritas yang dipaparkan, diantaranya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM), Malaria, Stunting, Kemiskinan Ekstream, Obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan Vaksin, Pembangunan Puskesmas Perintis, Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pustu & Rumah Petugas).
Ia juga menambahkan,terkait inovasi penerapan puskesmas PPK – BLUD di Kabupaten Mimika, transformasi pelayanan digital puskesmas dan pustu mulai tahun 2025.
Selanjutnya disampaikan kendala yang dialami Dinkes Mimika, seperti pelayanan kesehatan untuk Puskesmas di Pedalaman seperti Alama dan lainnya masih terkendala faktor keamanan, kekurangan tenaga dokter untuk mengisi di wilayah pegunungan dan pesisir, kebutuhan air bersih, listrik, dan jaringan internet.
Selain itu, termasuk pencegahan penyakit malaria yang terus digenjot dengan pelayanan dari rumah ke rumah, perekrutan tenaga kader malaria harus dari warga setempat.
Setelah mendengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Komisi III DPRK Mimika menyampikan apresiasi atas pemaparan yang sangat luar biasa dan terperinci.
Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi III DPRK Mimika, diantaranya pertama adalah Anggota Komisi III, Piterson Laly berharap di Mimika harus ada dokter spesialis yang perlu diambil dari putra/putri daerah untuk mengisi kekosongan ini.
Sementara Elias Mirip, berharap Dinkes Mimika terus meningkatkan pelayanan kesehatan terutama di RSUD, dan lebih gencar untuk memberantas kasus malaria.
Rameani Rachman berharap Dinkes memperhatikan alat transportasi untuk tenaga kesehatan di Wilayah pesisir dan pegunungan, serta menyoroti hal lain seperti kurang konsennya tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien.
“Ada beberapa tenaga kesehatan yang kita temukan dilapangan terlihat kurang konsen, sebab masih sibuk dengan handphone,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Dominggus Kapiyau terkait transportasi nakes, serta menyoroti tenaga nakes tidak ada di tempat tugas dan berharap agar Dinkes untuk rutin melakukan foging.
Benyamin Sarira berharap agar pemerintah daerah untuk meningkatkan Fasilitas kesehatan di Puskesmas Wania yang menurutnya belum memadai.”Hal ini perlu kita pikirkan bersama,” bebernya.
Sementara Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur menyampaikan terima kasih atas informasi atau paparan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan.
Kedepan diharapakn eksekutif dan legislatif, khususnya komisi III untuk medorong sinergritas kerjasama demi memaksimalkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika
Setelah pertemuan ini, Kata Ketua Komisi, bahwa pihaknya akan pastikan di lapangan.”Apakah data yang ada disini cocok engga dengan data yang ada di lapangan,”ujarnya.
Menurutnya,Hal ini perlu dilakukan, sebab ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi menjadi tanggungjawab kita semuanya.
Setelah itu kita lakukan RDP sehingga informasi,masukan terkait dengan kesehatan yang ada di Kabupaten ini betul betul mampu kita jalankan bersama.
Selanjutnya kata Herman Gagur, Kita akan pastikan lagi pada raker bersama dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan kesehatan seperti, RSUD, RSMM, Puskesmas, Rumah Sakit Waa Banti, Rumah Sakit Bayangkara, kilink, karena ini ada di wilayah Dinkes.
Selain itu, kata Dia, kalau berbicara tentang kesehatan maka tidak boleh boleh ada ego sektoral.
“Saat ini kita tidak boleh ego sektoral, bagaimana kita dorong supaya stakeholder lainnya harus hadir agar keluahan masyarakat bisa teratasi seperti transportasi juga faktor keamanan dan lainnya,” pungkasnya. (Red)
